Tegaskan Transparansi, Pj Sekda Tala Paparkan Progres Tender dan Konsolidasi di Forum MCSP

Pelaihari(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menjaga transparansi dan mencegah potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa kembali ditegaskan. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Tanah Laut, Ismail Fahmi, menyampaikan langsung perkembangan pelaksanaan tender dan konsolidasi antar-SKPD dalam agenda Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang digelar secara daring dari Gedung Sarantang Saruntung, Kamis (31/7/2025).

Di hadapan forum MCSP yang diinisiasi sebagai wadah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola barang dan jasa, Ismail Fahmi membeberkan bahwa hingga akhir Juli ini, Pemkab Tala telah menuntaskan proses kontrak terhadap 24 dari 29 paket tender yang dijalankan.

“Lima paket lainnya saat ini masih dalam proses dan ditargetkan akan berkontrak pada tanggal 19 Agustus 2025,” terang Ismail. Ia juga merinci bahwa sejumlah SKPD yang terlibat dalam proses tersebut antara lain Dinas PUPRP, Dispar, Disdik, hingga Disnakeswan.

Bacaan Lainnya

Lebih dari sekadar laporan rutin, forum ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap kendala yang masih kerap mengemuka dalam proses lintas sektor. Salah satunya, konsolidasi sewa mobil antar-SKPD yang tengah digarap Pemkab Tala.

“Kami menyadari masih ada tantangan dalam koordinasi antar-SKPD. Tapi kami terus memperbaiki. Yang penting adalah upaya ini kami rancang tidak hanya efisien, tapi juga memberi dampak langsung bagi perekonomian lokal,” ujar Fahmi.

Ia menekankan bahwa konsolidasi pengadaan diupayakan dapat menyerap jasa dan produk dari pelaku UMKM lokal, sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah.

MCSP sendiri diposisikan sebagai instrumen pencegahan sejak hulu, guna memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lewat koordinasi seperti ini, setiap instansi daerah dituntut tidak hanya mematuhi aturan, namun juga membangun integritas dalam pengelolaan keuangan publik.(suarapancasila.id-foto:ist/diskominfostasantala)

 

Pos terkait

Settia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *