Palembang (Sumsel), Suara Pancasila.id – Puluhan Massa Garda Prabowo melakukan aksi unjuk rasa / demo di depan kantor Disdik Sumsel dan kantor Gubernur Sumatera Selatan terkait adanya dugaan penyelewengan dana bos dan PSG di SMKN 3 Baturaja Kabupaten OKU, Sumatera Selatan senin (20/01/25).
Dalam orasi yang disampaikan oleh orator aksi yang di komandoi oleh Feriyandi dari Garda Prabowo Sumsel untuk segera memeriksa kepala sekolah SMKN 3 Baturaja kabupaten OKU.
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh massa Garda Prabowo dalam siaran persnya, Surat Tuntutan Sikap ;
1.Meminta inspektorat turun ke OKU dan memeriksa Kepala Sekolah SMKN 3 OKU dan Bendahara dan Pengelolaan anggaran BOS dan PSG.
2.Memita periksa pungli seragam sekolah selama 3 (tiga) tahun.
3.Pungli bungkus raport.
– Pungli seragam sekolah.
– Pungli uji kompetensi siswa.
4.Anggaran baju sekolah, pembuatan pagar dan gapura serta WC.
5.Pecat kepsek SMKN 3 yang melakukan pungli secara terstruktur.
6.Meminta APIP dan APH menyelidiki keuangan di SMKN 3 OKU.
7 Manipulasi SPJ dan pengeluaran sekolah belanja fiktif.
8.Meminta BPKP untuk menghitung kerugian negara akibat pengelolaan dana BOS tersebut.
9.Meminta PJ Gubernur dan BPKSDM SUMSEL untuk memberhentikan sementara kepsek SMKN 3 OKU guna pemeriksaan oleh APIP dan Inspektorat.
Massa aksi diterima oleh Kabid SMK Andi Bobby di kantor Diknas Sumsel mengatakan, akan melaporkan kepada atasan serta menyelidiki atas laporan dalam unjuk rasa sesegera mungkin”, ujarnya.
Sementara massa aksi di kantor gubernur Sumatera Selatan diterima oleh staff Inspektorat Sumatera Selatan Andri Wijaya dalam sambutanya, juga akan melaporkan keatasan dan menindak lanjuti”, katanya.
Namun salah seorang orator dari massa Garda Prabowo Rahmat Sandi Iqbal, merasa kecewa atas sambutan yang diberikan sebagai perwakilan pemerintah baik dari diknas maupun inspektorat Sumatera Selatan dengan jawaban klise segera dilaporkan dengan atasan dan ditindak lanjuti.
“Kami dari massa Garda Prabowo Sumatera Selatan merasa kecewa atas jawaban bapak bapak akan dilaporkan dan ditindak lanjuti, itu jawaban klise yang sering disampaikan oleh perwakilan pemerintah menerima massa aksi, kami tidak ingin jawaban itu apabila dalam 2 minggu kedepan tidak ada penyelesaian kami akan mengadakan aksi yang lebih besar”, pungkasnya.
