BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Wakil Bupati Brebes Wurja mengingatkan 292 kepala desa agar menggunakan anggaran desa untuk kepentingan masyarakat. Dia menegaskan setiap rupiah dalam APBDes harus memberikan manfaat nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan publik.
Pesan itu disampaikan Wurja saat membuka Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa di Ballroom Hotel Grand Dian Brebes, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti 309 peserta, terdiri dari 292 kepala desa dan 17 camat se-Kabupaten Brebes.
Mewakili Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Wurja menegaskan anggaran desa merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Uang desa itu uang rakyat. Setiap rupiah yang masuk dalam APBDes ada hak masyarakat di dalamnya. Ada jalan yang harus diperbaiki, ada anak yang membutuhkan layanan, dan ada warga yang menunggu pembangunan,” tegas Wurja.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah desa bukan sekadar dilihat dari besarnya anggaran yang terserap atau kelengkapan laporan pertanggungjawaban. Lebih dari itu, masyarakat harus merasakan hasil penggunaan anggaran.
Karena itu, Wurja meminta kepala desa memprioritaskan program berdasarkan kebutuhan warga. Penggunaan anggaran juga harus terbuka sehingga masyarakat mengetahui peruntukan dan hasil pembangunan.
“Jangan sampai anggarannya ada, tetapi manfaatnya tidak terasa,” pesannya.
Wurja juga mengingatkan kepala desa agar menjaga integritas dalam mengelola keuangan desa. Dia secara tegas menyoroti potensi penyimpangan, mulai dari kegiatan fiktif, penggelembungan anggaran atau mark up, pemotongan anggaran yang melanggar ketentuan, hingga laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai fakta.
“Jangan main-main dengan anggaran desa. Tidak boleh ada kegiatan fiktif, mark up, pemotongan anggaran, atau laporan yang tidak sesuai fakta,” katanya.
Selain keuangan, pengelolaan aset desa juga menjadi perhatian. Seluruh aset diminta dicatat dan diinventarisasi, termasuk memastikan dokumen kepemilikannya tersimpan dengan baik.
Menurut Wurja, aset desa merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan yang kurang tertib berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Brebes juga tengah menyempurnakan regulasi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
Penyempurnaan tersebut diarahkan untuk memperjelas tahapan pengusulan, verifikasi, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban bantuan. Dengan begitu, penggunaan anggaran diharapkan lebih tertib dan tepat sasaran.
Wurja meminta kepala desa memastikan setiap program yang diajukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan memenuhi ketentuan.
Dia juga meminta camat aktif melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. Sementara Dinpermades, BPKAD, dan Inspektorat diminta memperkuat koordinasi serta pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Basuki Sriono, serta Kepala BPKAD Kabupaten Brebes, Drs. Edy Kusmartono.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Brebes mendorong tata kelola keuangan dan aset desa yang transparan serta akuntabel. Anggaran desa diharapkan benar-benar kembali kepada masyarakat melalui pembangunan yang dibutuhkan dan pelayanan publik yang semakin baik.











