LUBUKLINGGAU(sumse),SUARAPANCASILA.ID-Wali Kota LubukLinggau, H. Rachmat Hidayat, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi tahun 2025 dengan sertifikasi produk halal yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting, yang berlangsung di Command Center Pemkot LubukLinggau, Selasa (4/3/2025).
alam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang telah dilantik pada 20 Februari 2025.
Ini merupakan rakor pertama yang dihadiri para kepala daerah yang baru dilantik setelah mengikuti kegiatan Retret di Magelang.
Tito juga mengingatkan bahwa rakor ini sudah berlangsung lebih dari dua setengah tahun, sejak dimulai pada Desember 2022.
Rakor kali ini membahas dua topik utama, yaitu pengendalian inflasi dan penyelenggaraan sertifikasi produk halal.
Menteri Tito menjelaskan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, jaminan produk halal tidak hanya terkait dengan agama, melainkan juga sebagai strategi untuk mempertahankan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, harus memastikan produk halal bersertifikat untuk menghindari praktik pengoplosan barang non-halal.
Tito juga menyoroti pentingnya sertifikasi halal dalam menghadapi persaingan global, di mana Indonesia sebagai konsumen produk halal nomor satu, namun sebagian besar produk halal justru berasal dari negara non-muslim.
Dengan sertifikasi halal yang terorganisir secara baik, produk Indonesia dapat menembus pasar internasional, yang sangat besar potensinya.
Selain itu, dalam rakor tersebut juga dibahas data inflasi terkini. Inflasi Indonesia pada Februari 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar -0,09% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, deflasi juga terjadi antara Januari hingga Februari 2025 dengan penurunan sebesar -0,48%.
Tito mengingatkan bahwa meskipun deflasi yang terjadi masih dalam batas aman, perlu diwaspadai deflasi negatif, yang dapat merugikan konsumen dan produsen.
Terkait dengan pengendalian inflasi, Tito juga menyampaikan pentingnya menjaga keseimbangan harga barang dan jasa, terutama yang dikendalikan pemerintah seperti bahan bakar, listrik, dan air PDAM.
Inflasi di sektor makanan dan minuman, misalnya, menunjukkan fluktuasi harga yang harus terus dipantau, mengingat sektor ini langsung berpengaruh pada daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, mengungkapkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi salah satu kunci untuk membuka pasar internasional.
Saat ini, Indonesia baru mengekspor sekitar 3,2% dari total produk halal dunia, padahal potensi pasar halal global mencapai 2640 triliun.
Dengan tertibnya sertifikasi halal, produk Indonesia berpotensi mendominasi pasar global dan meningkatkan perekonomian negara.
Rakornas ini diakhiri dengan harapan agar seluruh daerah dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan meningkatkan kualitas produk halal, guna memperkuat daya saing Indonesia di pasar dunia.
Ikut mendampingi wali kota, Sekda, H Trisko Defriyansa, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Surya Darma, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, H Wiwin Eka Saputra,Kepala Disperindag, Medhio Line Sapta Windu, Kepala Dinas Sosial, Hasan Andria, Kabag Perekonomian dan SDA, Umarsyah Redo dan Kabag Hukum, Aris Garnida Husein.
