LUBUK LINGGAU, SUARA PANCASILA.ID – Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, mengikuti rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Rapat koordinasi tersebut berlangsung melalui Zoom Meeting dari Command Center Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI Purn. Djamari Chaniago, menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keseriusan dan kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan pemegang izin, pemilik lahan hingga masyarakat.
Menurutnya, karhutla harus ditangani secara cepat melalui upaya pencegahan, pemantauan, pemadaman dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Djamari Chaniago menegaskan, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama, baik secara moral, tanggung jawab atas jabatan maupun tanggung jawab hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau dua tanggung jawab itu tidak dikerjakan, maka kita berhadapan dengan tanggung jawab yang ketiga, yaitu tanggung jawab hukum,” tegasnya.Ia mengatakan, kejadian karhutla yang terus berulang di sejumlah wilayah menunjukkan adanya pola yang perlu mendapat perhatian serius.Kondisi tersebut semakin perlu diantisipasi mengingat potensi kemarau panjang akibat fenomena iklim yang dapat meningkatkan risiko kebakaran.
Djamari Chaniago meminta unsur penegakan hukum bertindak cepat dan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dalam pencegahan maupun penanganan karhutla.“Kita punya undang-undang yang mengatur soal itu. Tindakan yang harus dilakukan memang harus segera dan tegas,” ujarnya.
Ia berharap seluruh unsur pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan pemegang izin, pemilik lahan dan masyarakat meningkatkan koordinasi serta mengambil langkah bersama untuk mencegah dan menangani karhutla,” pungkasnya.Turut hadir unsur Forkopimda, kepala OPD dan pejabat terkait lainnya.
