Banjarbaru(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID, 26 Mei 2025 — Di lantai empat Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, pagi itu bukan sekadar seremoni. Di sana, di sebuah auditorium yang kerap jadi saksi integritas pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Tanah Laut kembali menorehkan catatan sejarah—untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, berdiri berdampingan dengan Ketua DPRD Khairil Anwar. Mereka menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto. Penyerahan itu menjadi simbol dari konsistensi. Sebuah pengakuan bahwa Tanah Laut masih setia pada komitmennya: mengelola keuangan negara tanpa catatan.
“WTP ini bukan sekadar penghargaan. Ini pengingat, bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah amanah publik. Dan amanah itu harus kita jaga dengan kehormatan,” ujar Bupati Rahmat Trianto dengan nada tegas namun teduh.
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya bukan sesuatu yang bisa diraih dalam semalam. Ia lahir dari sistem yang dibangun dengan disiplin, dari prosedur yang dijaga dengan kejujuran, dan dari kerja keras para ASN yang tidak hanya taat pada aturan, tapi juga pada nurani.
“Ini adalah hasil dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah. Kami sangat mengapresiasi dedikasi mereka dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi,” kata Ketua DPRD Khairil Anwar yang terlihat sumringah namun tetap rendah hati.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, menyampaikan bahwa predikat WTP bukan hadiah, melainkan hasil dari penilaian objektif atas kinerja pengelolaan keuangan. “Opini WTP hanya diberikan jika laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian intern yang memadai, dan tidak ditemukan penyimpangan yang signifikan,” jelasnya.
Bukan hanya angka-angka yang diperiksa. Di balik neraca dan kas, BPK melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga transparansi. Dan di balik transparansi itu, ada kesadaran bahwa publik adalah pemilik utama anggaran negara.
Capaian ini juga menjadi bukti bahwa pemerintahan yang bersih bukan utopia. Ia nyata. Ia mungkin. Dan Tanah Laut telah membuktikannya, berkali-kali. Namun, seperti yang dikatakan sang bupati, ini bukan garis akhir.
“Justru setelah kita mendapat predikat ini, tantangan kita lebih besar. Kita harus menjaga ritme, mempertahankan integritas, dan terus memperbaiki diri,” tutur Bupati Rahmat, menutup sambutan dengan nada reflektif.
Hari itu, Tanah Laut tidak hanya menerima laporan. Mereka mengukuhkan reputasi. Mereka membuktikan bahwa pemerintahan daerah bisa menjadi teladan dalam mengelola keuangan publik. Dan lebih dari itu, mereka menunjukkan bahwa ketika niat baik dipadukan dengan sistem yang kuat, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Bukan karena janji, tetapi karena bukti. (suarapancasila.id – Foto : Istimewa)
