REJANG LEBONG, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas Bupati Dr. H. Hendri, S.STP., M.Si. terus mendorong peningkatan pelayanan dan kepastian hak masyarakat. Salah satu kabar baik datang bagi warga transmigrasi di Bukit Merbau dan Bukit Batu, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT).
Setelah menunggu selama 13 tahun, sebanyak 317 warga transmigrasi di dua wilayah tersebut akhirnya mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) tanah sebagai bukti kepastian hukum atas lahan mereka.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor ATR/BPN Rejang Lebong, Tabri, S.Sos., S.T., dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah transmigrasi secara nasional melalui zoom meeting di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Dari total 317 sertifikat yang diserahkan, sebanyak 62 sertifikat diperuntukkan bagi warga transmigrasi Bukit Merbau dan 255 sertifikat untuk warga transmigrasi Bukit Batu.
Penyerahan di Rejang Lebong merupakan bagian dari agenda nasional yang dipimpin Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, bersama Kepala ATR/BPN RI, Nusron Wahid.
Program tersebut dilaksanakan serentak di delapan kabupaten, yakni Rejang Lebong, Luwu Timur, Sumba Barat, Nagekeo, Malaka, Tolitoli, Lahat, dan Sumba Timur.
Bagi warga transmigrasi di Padang Ulak Tanding, penyerahan sertifikat ini memiliki arti tersendiri. Setelah lebih dari satu dekade menunggu, mereka akhirnya memperoleh dokumen kepemilikan tanah yang memberikan kepastian hukum.
Camat Padang Ulak Tanding, Redo Krisyanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas terealisasinya penantian masyarakat tersebut.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, dan Kepala ATR/BPN RI Nusron Wahid atas diberikannya sertifikat hak milik atas lahan kami. Sebab, warga kami sudah menunggu selama 13 tahun sertifikat ini,” ungkap Redo.
Ungkapan syukur juga disampaikan Ismadi, warga transmigrasi Bukit Batu, dan Yahya Nurkholis, warga Bukit Merbau. Bagi mereka, sertifikat tersebut bukan sekadar dokumen pertanahan, melainkan bukti kepastian hukum atas tanah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Penyerahan secara simbolis turut disaksikan Sekretaris Dinas Nakertrans Suko Basuki, Camat Padang Ulak Tanding Redo Krisyanto, Kepala Desa Bukit Batu M. Zuqobri, Kepala Dusun Bukit Merbau Jhonly, tujuh perwakilan warga transmigrasi, serta Romadlon dari Kementerian Transmigrasi RI.
2.779 Sertifikat untuk 1.570 Warga di Delapan Kabupaten Dalam sambutannya secara daring, Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menjelaskan bahwa pemerintah pada kesempatan tersebut menyerahkan sebanyak 2.779 sertifikat hak milik kepada 1.570 warga transmigrasi di delapan kabupaten.
Menurutnya, Kementerian Transmigrasi menjalankan dua pendekatan utama dalam pengembangan kawasan transmigrasi, yakni revitalisasi dan transformasi.Program revitalisasi diarahkan pada langkah konkret yang dapat dilaksanakan lebih cepat, meskipun skala dan dampaknya lebih lokal. Salah satu fokusnya adalah menghadirkan kepastian hukum atas lahan serta menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.
Sementara itu, program transformasi membutuhkan waktu lebih panjang, tetapi memiliki skala dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.
Menteri Iftitah juga menekankan perubahan paradigma pengelolaan lahan transmigrasi. Jika sebelumnya transmigrasi lebih dikenal dengan pembagian lahan dan rumah, kini pemerintah mendorong agar lahan transmigrasi dikembangkan menjadi aset produktif yang memiliki nilai ekonomi.
“Aset dipandang sebagai sumber daya produktif. Fokusnya pada optimalisasi pemanfaatan aset,” jelasnya.Ia mengungkapkan, Kementerian Transmigrasi telah mengembangkan potensi lahan di 25 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten, dengan luas mencapai 22.237 hektare dan nilai valuasi sekitar Rp3,1 triliun.
Penyerahan 317 sertifikat di Bukit Merbau dan Bukit Batu menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum sekaligus membuka peluang pemanfaatan lahan secara lebih produktif bagi masyarakat transmigrasi di Rejang Lebong.
Bagi warga, penantian selama 13 tahun akhirnya membuahkan hasil. Sertifikat tersebut diharapkan memberikan rasa aman dalam kepemilikan tanah sekaligus menjadi modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
