KOTA MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID- Perselisihan sewa-menyewa rumah toko (ruko) di kawasan Sawojajar, Kota Malang, memasuki babak baru. Kuasa hukum pemilik ruko, Herry Wiyono, dari Leo Chien Long & Associates Law Firm, mengungkap sejumlah hal yang dinilai janggal dalam somasi yang dilayangkan pihak penyewa berinisial RT, yang diketahui berprofesi sebagai advokat.
Polemik tersebut berkaitan dengan ruko di Kompleks Ruko E9 Nomor 5, Jalan Danau Toba, Kelurahan Sawojajar, Kota Malang. Persoalan mencuat menjelang berakhirnya masa perjanjian sewa pada 31 Oktober 2026.
Agung Shahputra WK, S.H., selaku perwakilan tim kuasa hukum Leo Chien Long & Associates Law Firm, menjelaskan bahwa hubungan sewa-menyewa antara pemilik dan penyewa telah berlangsung sejak 2022.
Menurut Agung, persoalan mulai menjadi perhatian ketika pihak penyewa melayangkan somasi pada November 2025, meskipun sebelumnya telah melakukan pembayaran sewa tahunan.
Ia memaparkan, pada 1 November 2025, pihak penyewa tercatat membayar biaya sewa yang mengalami penyesuaian dari Rp27,1 juta menjadi Rp31,4 juta per tahun.
Namun, berselang sekitar 12 hari, tepatnya 13 November 2025, pihak penyewa justru melayangkan somasi yang memuat tuntutan ganti rugi sebesar Rp500 juta atau alternatif perpanjangan masa sewa selama 50 tahun dengan harga tetap tanpa kenaikan.
“Ini yang menjadi pertanyaan kami. Di satu sisi kewajiban sewa telah dibayarkan sesuai nominal yang disepakati, tetapi kemudian muncul somasi dengan tuntutan ganti rugi Rp500 juta atau perpanjangan sewa sampai 50 tahun. Kami memandang hal tersebut perlu dijelaskan dasar dan argumentasi hukumnya,” ujar Agung,
Tidak hanya mempersoalkan substansi somasi, tim kuasa hukum pemilik ruko juga menyoroti dugaan perilaku tidak pantas saat surat somasi disampaikan.
Agung menyebut, terdapat tindakan yang dinilai arogan, termasuk dugaan menggebrak meja ketika proses penyampaian somasi berlangsung.
“Kami sangat menyayangkan apabila penyampaian pendapat hukum dilakukan dengan cara-cara yang tidak mencerminkan etika komunikasi profesional. Perbedaan kepentingan hukum semestinya diselesaikan melalui argumentasi dan mekanisme yang semestinya,” tuturnya.
Atas somasi tersebut, Leo Chien Long & Associates Law Firm mengaku telah memberikan jawaban resmi pada 13 November 2025.
Dalam jawaban itu, pihak pemilik menyatakan tidak memiliki kehendak memperpanjang masa sewa setelah kontrak berakhir pada 31 Oktober 2026. Alasannya, ruko tersebut akan digunakan sendiri oleh pemilik.
Agung menegaskan, keputusan tersebut merupakan hak pemilik sepanjang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai bentuk pemberitahuan sekaligus langkah antisipasi, pada Juli 2026 pihak kuasa hukum kembali menyampaikan surat resmi kepada penyewa.
Surat tersebut berisi pengingat agar pihak penyewa mempersiapkan pengosongan ruko sesuai batas waktu berakhirnya perjanjian.
Menurut pihak pemilik, langkah pemberitahuan itu dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun konflik ketika masa kontrak berakhir.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara baik-baik. Klien kami memiliki dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan bermaksud menggunakan rukonya sendiri setelah masa sewa selesai. Karena itu, pemberitahuan sudah kami sampaikan jauh-jauh hari,” jelas Agung.
Meski demikian, pihak kuasa hukum menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dan penyelesaian secara persuasif.
Namun, apabila tidak ditemukan penyelesaian, mereka menyatakan telah mempertimbangkan langkah hukum melalui jalur perdata maupun pidana sesuai fakta dan unsur hukum yang dapat dibuktikan.
Di tengah polemik tersebut, dinamika lain muncul ketika sejumlah wartawan berupaya meminta konfirmasi kepada perwakilan pihak RT dari AR Law Office (Amelia Reza Law Office).
Dalam kesempatan itu, seorang perwakilan perempuan dari kantor hukum tersebut menyatakan keberatan atas peliputan dan penyebarluasan informasi terkait persoalan yang sedang berlangsung.
“Kami perwakilan dari kantor ini menyatakan keberatan untuk diliput karena ini adalah ranah privasi kami, ranah pribadi kami, dan tidak untuk disebarluaskan,” ujarnya di hadapan sejumlah jurnalis.
Perwakilan tersebut juga meminta wartawan menunggu hingga proses yang sedang berjalan selesai dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai substansi sengketa.
Sementara itu, para jurnalis menegaskan bahwa upaya konfirmasi merupakan bagian dari praktik jurnalistik untuk memperoleh informasi yang berimbang, bukan untuk menghakimi atau mendiskreditkan pihak tertentu.
Dalam perspektif jurnalistik, penolakan memberikan keterangan merupakan hak narasumber. Namun, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban media untuk melakukan verifikasi dan mengupayakan keberimbangan informasi, terutama ketika suatu peristiwa telah memiliki kepentingan publik.
Sengketa sewa-menyewa ruko ini pada dasarnya merupakan persoalan hubungan hukum antara pemilik dan penyewa. Namun, ketika muncul perbedaan penafsiran mengenai hak, kewajiban, tuntutan ganti rugi, serta berakhirnya perjanjian, penyelesaiannya harus berpijak pada dokumen kontrak, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, profesi advokat maupun profesi wartawan sama-sama memiliki tanggung jawab profesional yang harus dijalankan sesuai aturan dan kode etik masing-masing.
Wartawan berkewajiban melakukan verifikasi, menguji informasi, serta memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan. Sementara itu, pihak yang diberitakan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun menggunakan hak jawab dan hak koreksi.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai tuntutan dalam somasi, dasar permintaan ganti rugi Rp500 juta, serta alasan permintaan perpanjangan sewa selama 50 tahun masih memerlukan penjelasan langsung dari pihak RT maupun AR Law Office.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak RT dan AR Law Office untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perbedaan kepentingan hukum tidak seharusnya berkembang menjadi konflik personal. Penyelesaian yang bermartabat semestinya ditempuh melalui komunikasi profesional, pembuktian yang objektif, dan penghormatan terhadap hukum.
