PANGANDARAN (JABAR), SUARAPANCASILA.ID- Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 sudah ditentukan, Khususnya di Kabupaten Pangandaran.
Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan integritas yang kuat dari seluruh pihak penyelenggara.
“Kehadiran Sentra Gakumdu sebagai bagian integral dari sistem keadilan Pemilu, memegang peranan penting yang turut menentukan kesuksesan penegakkan hukum pada penyelenggaraan Pilkada serentak,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan pada Launching Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pangandaran di Hotel Horison palma, Rabu (26/09/2024).
Sentra Gakkumdu, sebut Ketua Bawaslu, dibentuk guna mengefektifkan koordinasi antara institusi dalam yang terlibat dalam penanganan pelanggaran tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2024
Keberadaan Sentra Gakkumdu, tidak hanya mampu memberikan keadilan pelanggaran tindak pidana yang terjadi saat Pilkada, tetapi juga dapat melaksanakan monitoring serta evaluasi terkait penanganan pelanggaran tindak Pidana Pilkada yang dilakukan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Sentra Gakkumdu bekerja sesuai harapan bersama, perbanyak diskusi, pelatihan maupun simulasi, terkait penanganan tindak pidana Pilkada. Agar penanganan tindak pidana pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan efektif dan efisien demi terlaksananya Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.
“Iwan Yudiawan berpesan, Kami menghimbau kepada Masyarakat untuk menolak Politik Uang dalam Pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2024.” ucapnya.
Lebih lanjut Iwan mengatakan, jika Politik uang ini terjadi, tidak menutup kemungkinan calon yang menang nanti tidak akan memikirkan Masyarakat.
“Tidak menutup kemungkinan jadi Embrio untuk Korupsi, karena telalu banyak biaya yang dikeluarkan. Bagaimanapun kita harus bisa memberantas Politik Uang,” pungkasnya.
