BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Aktivis Pemerhati Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, Redy Liana mengajak masyarakat Brebes untuk cermat memaknai apa yang dimaksud dengan swasembada pangan. Karena, menurutnya permasalahan ketahanan pangan bukan hanya terkait satu jenis saja, tapi beragam.
“Terkait dengan swasembada pangan yang digagas pemerintah, tentu jangan hanya dimaknai pada satu dua hal saja, misal beras dan singkong, tapi juga harus dipahami terkait sumber-sumber pangan lainnya,” ujar Redy yang juga tokoh pemuda setempat, Jumat (2/5/2025).
Ia menyebut, pemerintah saat ini nampaknya cukup ambisius dalam mewujudkan swasembada pangan. Berbagai macam strategi dicanangkan guna mencapai hal tersebut. Mulai dari pencetakan lumbung-lumbung pangan (food estate) terkhusus untuk padi, jagung, dan singkong, sampai dengan penambahan luas lahan panen hingga 4 juta hektare hingga 2029.
Mewujudkan swasembada pangan, lanjutnya, memang sesuatu yang sangat penting, mengingat untuk mencapai apa yang disebut dengan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Kunci utamanya adalah ada pada swasembada pangan itu sendiri.
“Harus di ingat, swasembada pangan bukanlah swasembada beras, tapi mencakup seluruh swasembada komoditas pangan lainnya baik yang ada di daratan maupun di perairan,” tegasnya.
Dalam konteks Brebes, sumber pangan yang tersedia tidak hanya komoditas pertanian saja, Brebes juga memiliki sumber pangan lainnya yang ada di wilayah pesisir dan hal itu harus juga menjadi perhatian serius dari pemerintah.
Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Brebes terdapat 5 kecamatan yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan tambak yakni Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Kecamatan Brebes.
Berdasarkan data dinas Perikanan Kabupaten Brebes, sampai dengan tahun 2021 luasan tambak yang ada sebanyak 9.052,96 Ha dan tersebar di 5 kecamatan tersebut.
“Potensi tambak-tambak yang ada di Brebes cukup besar, apabila direvitalisasi dengan serius dan sungguh-sungguh bukan tidak mungkin swasembada pangan sektor perikanan tambak minimal di Brebes dapat terwujud, belum lagi menghitung keuntungan ekonomi dan lainnya,” terangnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencanangkan program revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jawa, bahkan program tersebut bagian dari Program Startegis Nasional (PSN) dimana tahun ini ditargetkan 20.000 Ha tambak di wilayah Jawa Barat dapat selesai dilakukan revitalisasi, untuk selanjutnya nanti bergeser ke wilayah Jawa Tengah dan seterusnya.
“Setidaknya, dari informasi yang beredar, pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Perikanan telah merekomendasikan 2 kecamatan yakni Kecamatan Losari dan Kecamatan Brebes sebagai wilayah yang nantinya akan dilakukan revitalisasi tambak kepada KKP,” ucap Redy.
Hal ini sangat disayangkan, mengingat wilayah perikanan tambak potensinya juga sangat besar di Kecamatan Wanasari, Bulakamba dan Tanjung, seharusnya wilayah-wilayah itu juga ikut direkomendasikan. Apalagi di Kecamatan Wanasari, kondisi tambak-tambak masyarakat banyak yang hilang akibat abrasi, apalagi Wanasari juga terdapat potensi wisata yang bisa digunakan sebagai connecting destination. Oleh karena itu, butuh intervensi lebih serius dari Pemerintah.
“Apa yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, menunjukan kepada publik bahwa dalam proses penentuan wilayah revitalisasi tambak tidak melibatkan masyarakat terutama yang terkait langsung, padahal untuk mewujudkan swasembada pada sektor perikanan tambak, harus diawali dari proses yang holistik dan komprehensif,” pungkasnya.
