KAB BREBES (JATENG) SUARAPANCASILA.ID – Di tengah sorotan publik terhadap besarnya tunjangan DPRD Brebes yang mencapai puluhan miliar rupiah per tahun,
Koordinator Forum Aktivis Peduli Kabupaten Brebes, Anom Panuluh, menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka dan responsif Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Menurutnya, keputusan Bupati untuk melakukan appraisal ulang terhadap tunjangan perumahan dan transportasi DPRD merupakan langkah awal yang berani dan patut didukung.
“Tidak banyak kepala daerah yang berani menyentuh kebijakan yang menyangkut elite legislatif. Langkah Bupati Paramitha menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dan kesediaan untuk mendengar suara publik,” ujar Anom dalam keterangannya, Senin (8/9/2025) sore.
Ia menilai bahwa evaluasi ini harus menjadi pintu masuk untuk koreksi menyeluruh terhadap arah belanja legislatif. Menurutnya, tunjangan perumahan dan transportasi yang diatur dalam Perbup Nomor 1 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 4 Tahun 2021 telah membebani APBD secara tidak proporsional, terutama di tengah defisit anggaran dan pemutusan BPJS bagi 129.000 warga miskin.
“Evaluasi bukan sekadar teknis. Ini soal keberanian politik dan komitmen moral. Kami berharap appraisal tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar menghasilkan keputusan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Anom.
Ia juga mengingatkan bahwa Brebes masih menghadapi tantangan berat: angka kemiskinan ekstrem, balita stunting, rumah tidak layak huni, dan infrastruktur rusak.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp11,6 miliar untuk tunjangan perumahan dan Rp9 miliar untuk transportasi DPRD seharusnya bisa dialihkan ke sektor kesehatan, pendidikan, dan perbaikan fasilitas publik.
“Kami mendukung penuh langkah Bupati. Tapi dukungan ini juga berarti tanggung jawab untuk terus mengawal. Karena keberanian tanpa keberlanjutan hanya akan jadi simbol, bukan solusi,” tutup Anom.
Dengan pernyataan ini, harapan publik Brebes kini tertuju pada keberlanjutan proses evaluasi. Di tengah tekanan fiskal dan ketimpangan sosial, keberanian untuk mengoreksi kebijakan adalah langkah awal menuju keadilan anggaran dan pemulihan kepercayaan rakyat.
