KOTA MALANG,SUARAPANCASILA.ID – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) di BBPPMPV BOE Blimbing, Kota Malang, Sabtu-Minggu, (8–9/11/2025).
Acara ini menegaskan komitmen Ansor dan Banser untuk menjadi penjaga stabilitas sosial-politik dan benteng moral masyarakat di tengah kontestasi kepentingan.
Dalam sambutannya, Ketua PW Ansor Jawa Timur, H. Musaffa’ Safril, menekankan bahwa Muskerwil bukan sekadar forum evaluasi program, tapi momentum mempertegas posisi strategis Ansor di tengah situasi bangsa yang kompleks.
“Kita ini bukan hanya organisasi kepemudaan, tapi juga benteng ideologis bangsa. Ansor harus berdiri di barisan depan mengawal aspirasi masyarakat, namun tetap menjaga kondusivitas agar energi perubahan tidak berubah menjadi konflik sosial,” ujarnya.
Musaffa’ juga mengingatkan bahwa menjaga kondusivitas bukan berarti pasif atau diam, melainkan memastikan aspirasi masyarakat disalurkan secara konstruktif dan bermartabat.
“Menjaga kondusivitas bukan berarti menutup ruang kritik. Justru kita harus memastikan kritik itu lahir dari cinta kepada negeri. Dan di situlah peran Ansor menyalurkan aspirasi umat agar tidak tersesat menjadi anarki,” tambahnya.
Sementara itu, Kasatkorwil Banser Jawa Timur, H. Reza Ali Faizin, menegaskan bahwa Banser siap siaga total dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial, terutama menjelang masa-masa politik yang rawan provokasi dan disinformasi.
“Banser tidak pernah diam saat ada ancaman terhadap Pancasila, NKRI, dan ketenangan masyarakat. Kami bukan pasukan politik, tapi penjaga nilai. Kesiapsiagaan ini bukan soal kekuatan fisik, tapi soal komitmen ideologis,” tegas Reza.
Rangkaian kegiatan Muskerwil juga diisi dengan Apel Banser Parade Budaya 4 Pilar MPR RI, Seminar Nasional Kepemiluan, dan Pengukuhan Satkorwil Banser Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh strategis dari kalangan akademisi, pemerintah, dan tokoh masyarakat sipil.
Dengan komitmen yang kuat, Ansor Jatim siap menjadi penjaga stabilitas sosial-politik dan benteng moral masyarakat, serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat disalurkan secara konstruktif dan bermartabat. (Kim).
