BOLAANG MONGONDOW SELATAN (SULUT) SUARAPANCASILA.ID-Senin 14 Oktober 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mengadakan pembinaan penatausahaan keuangan untuk memastikan pelaksanaan anggaran belanja tahun 2024.
Rekomendasi penting tentang kebijakan anggaran diberikan oleh Lasya L. Mamonto, Kepala BPKPD, yang diwakili oleh Hengki Pasambuna, Sekretaris. Salah satunya berkaitan, pemerintah daerah sedang menunggu Peraturan Presiden terbaru, yang akan menggantikan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2023.
“Pengaturan standar harga dalam APBD 2024 telah ditetapkan sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui,”kata Hengki.
Hengki Pasambuna juga menekankan betapa pentingnya untuk menjadi jujur tentang perjalanan dinas, terutama untuk anggota dan pimpinan DPRD.
Hengki menyatakan bahwa standar harga ini didasarkan pada persyaratan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020, yang juga mencakup perhitungan satuan biaya pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran.
“Semua pengeluaran harus dipertanggungjawabkan dengan cermat sesuai aturan yang berlaku, memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran,”kata dia.
Saat ini, pembayaran tidak dapat diajukan untuk pengeluaran rutin triwulan pertama dan kedua.
“Selain itu, SKPD yang menangani proyek fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kelancaran proses pengajuan pembayaran berdasarkan progres pekerjaan di lapangan”jelas Hengki.
Pemerintah daerah terus berusaha memastikan pengelolaan keuangan yang efektif untuk mencapai target pembangunan di tahun 2024 dengan menekankan akuntabilitas dan efisiensi.
Perwakilan dari bendahara tiap OPD hadir pada kegiatan yang diadakan di Kawasan Perkantoran Panango.
daerah.(Jody Sampelan)
