PANGANDARAN (JABAR), SUARAPANCASILA.ID – Bawaslu Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama media massa dalam rangka publikasi pengawasan tahapan pada pemilihan serentak tahun 2024 Kabupaten Pangandaran, di Hotel Grand Palma, Pantai Barat, Pangandaran, Jabar, Selasa (05/11/2024).
Rakor bertujuan melakukan koordinasi dengan awak media se-Kabupaten Pangandaran mengenai kampanye di media massa dan rapat umum.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan melalui Kadiv HP2HM Ade Adjat Sudrajat menyampaikan, rencana proses Pengawasan Pemilu 2024, antara lain melakukan koordinasi seluruh jajaran pengawas Pemilu di setiap tingkatan untuk memastikan adanya pengawas Pemilu disetiap kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu.
“Melakukan koordinasi dengan KPU, Kepolisian, dalam pengawasan media dan rapat umum, serta mengidentifikasi adanya potensi kerawanan dalam pelaksanaan kampanye dan mengidentifikasi kendala atau hambatan yang akan dihadapi dalam proses pengawasan,” katanya
Menurut Ade Adjat Sudrajat, pemahaman terkait dengan titik rawan dan fokus pengawas Bawaslu terkait dengan kampanye terbuka, seperti apa sebagai bekal Panwascam dalam melakukan pengawasan nantinya.
“Kontrol inilah yang diterapkan mulai dari tahapan sampai dengan penetapan termasuk juga pengumuman siapa yang akan menjadi pemenang Pilkada 2024. Jadi mulai dari tahapan sampai dengan pengumuman, tentu kami akan kawal agar Pilkada di Pangandaran ini berjalan dengan baik, itu peran kami,” jelasnya
Dalam kesempatan itu, Kordiv P3S Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Gaga Abdillah Syihab menyampaikan, ucapan terima kasih kepada semua tamu undangan, terutama kepada seluruh awak media yang selama ini sudah ikut mempublikasi seluruh kegiatan Bawaslu kabupaten Pangandaran.
“Dibulan November ini, sudah mulai mendekati waktu pemungutan suara, nanti tanggal 27, dalam waktu yang tidak lama ini tentunya para media ini dilibatkan terhadap informasi-informasi pemilihan di kabupaten Pangandaran. Terkait dengan kegiatan ini kami berharap, pada momen Pilkada ini awak media dapat menyampaikan informasi-informasi yang akurat dan tidak mengandung hoaks, selain itu dalam momen kampanye sekarang para kandidat dapat menyampaikan visi misinya melalui media,” ujarnya
Gaga juga menyampaikan, terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang sering terjadi, baik itu dugaan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, ataupun pelanggaran lainnya.
“Selama ini Bawaslu sudah menangani dugaan pelanggaran dari mulai tahapan pemutakhiran data hingga sekarang, bahwa Bawaslu sudah menyampaikan terkait adanya pelanggaran administrasi sebanyak 14 kasus, dan isunya yang sangat strategis berkaitan dengan pelanggaran pidana. Kami juga telan menangani 1 temuan diluar tahapan kampanye, setelah itu ada laporan sebanyak 4 kasus, jadi totalnya ada 18 masalah yang sudah kami tangani,” pungkasnya
Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pangandaran Tonton Guntari menyampaikan, bahwa peran pemerintah dalam Pemilu itu memfasilitasi kelancaran pemilu, baik itu penyelenggara yaitu KPU, atau pengawasan yaitu Bawaslu.
“Selain itu kami selalu berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan tersebut, ada Kesbangpol, ada Satpol-PP dan lembaga lainnya,” tuturnya
Kemudian Tonton mengatakan, soal pengawasan terhadap ASN juga perannya pemerintah daerah, dan pihaknya di pemerintahan sudah melaksanakan fakta integritas dengan dilampiri dokumentasinya.
“Bahkan kami juga melakukan pemantauan dan itu dilakukan sejak masa kampanye. Namun kalau soal eksekusi itu bukan ranah kami,” paparnya
Soal peran media, dalam tahapan pemilu ini media sangat penting dalam memberikan informasi yang akurat baik itu dalam segi kegiatan maupun pengawasan.
“Dengan informasi dari media, masyarakat akan mengetahui informasi-informasi soal pemilu,” tandasnya
Sebagai informasi, dalam Rakor tersebut selain menghadirkan narasumber Kepala Diskominfo Kabupaten Pangandaran juga menghadirkan Ketua IJTI Galura dan Jurnalis CNN.
