JAKARTA, SUARA PANCASILA.ID – Jakarta sebagai Provinsi kota terdepan, ke depannya diharapkan bisa mampu menjadi kota global yang mempunyai daya tarik tersendiri dari sejumlah kota yang ada di indonesia
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang saat ini, tidak lagi menyandang predikat status Daerah Khusus Ibu Kota Negata.
Hal tersebut setelah disahkan nya, Pengesahan Undang undang (UU) Nomer 2 Tahun 2023. tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yg disahkan Presiiden Jokowi pada kamis 25 April 2024.
Dengan adanya perubahan status tersebut Jakarta harus mampu menyelesaikan segudang PR permasalahan rumahnya, PR Jakarta hanya bisa, diselesaikan oleh seorang gubernur yang memiliki visi-misi yang jelas. Seperti Gubernur pendahulunya pak Anies.
Karna permasalahan Jakarta tidak sesederhana seperti di bayangkan. Demikian ucap tokoh masyarakat Jakarta yang juga mantan anggota DPD RI tahun 2014 silam Biem T Benjamin. Kepada Suara Pancasila by phone seluler (15/9/24).
Ia menegaskan bahwa, Jakarta dengan permasalahan klasiknya, yaitu banjir, kemacetan, polusi lingkungan hidup, warga miskin kota, dan kepadatan penduduk yang mengakibatkan permasalahan sosial. Ini merupakan suatu keharusan untuk dicarikan solusinya,” ujarnya.
Dari permasalahan yang timbul sedikit banyaknya diakibatkan oleh besarnya angka pengangguran yg mana menurut data (BPS) Badan. Data Statistik Provinsi DKJ. Data pengangguran periode bulan Febuari 2024 sebanyak 327.59 ribu orang atau sekitar 6,03 persen, hal tersebut mungkin karna terus meningkatnya jumlah penduduk jakarta, disamping tidak cukup nya lapangan pekerjaan dan saat ini menurut data PHK ,sesuai laporan ,Portal Sigap hubungan Industrial Kemenaker RI, untuk jakarta jumlah periode januari sampai Juni 2024 sebanyak 7.469 orang korban PHK.Tegas bang Biem putra seniman legendaris Betawi
H. Benjamin Sueb ini.yg juga seorang politikus, budayawan juga aktif di berbagai ke-ormasan masyararakat antara lain, ketua umum Masyarakat Adat Dan Tradisi Betawi (MANTAB).
Ia juga aktif sebagai Kader Pemuda Pancasila bergabung di Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila, (B2P3) MPN / Pusat. Bang Biem sapaan akrab nya ,
menjelasakan dirinya sudah menyiapkan sejumlah masukan kepada Pemprov DKJ . untuk solusi mengatasi berbagai persoalan tersebut.
Pertama, Jakarta harus menjadi investor ke daerah agar dapat membantu kesejahteraan warga setempat. Dengan demikian, hal ini diharapkan akan mengurangi laju urbanisasi dari daerah ke Jakarta.
Kedua, membangun pusat pelatihan kerja (LPK) di setiap kecamatan seluruh Jakarta. Dan ketiga, membuka kesempatan warga Jakarta untuk bisa bekerja di luar negeri. sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ketiga .pemerintah pusat , diera pemerintahan Presiden yg baru Prabowo nanti , Kementrian Tenaga Kerja RI nya haruslah diisi oleh seorang yg profesional , benar memahami ketenaga kerjaan, jika boleh usul ucap bg Biem , mengusulkan Jumhur Hidayat untuk Menaker nya yg memang beliau cukup paham tentang ketenaga kerjaan Hal ini sangat penting karena PMI itu ada Pahlawan Devisa Negara.
Harapan saya siapapun Mentan baru yg nanti dipilih presiden Prabowo. Harus mau mengevaluasi dan mencabut Surat Edaran .B-3/429/PK 02.03/1/2021.
Tentang pelarangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Korea di sektor pertanian dan peternakan , dan ini sangat merugikan buat PMI kita , disamping mereka adalah Pahlawan Devisa Negara . Padahal pemerintah Korea telah menerbitkan visa E 8 bagi pekerja musiman
Seasonal Worker Program ( SWP) jika dirupiahkan pendapatan PMI perbulan sekitar 30 jutaan rupiah. Kebijakan penerbitan visa E 8 pemerintah Korea ini di manfaat kan oleh negara Timor Leste serta Afganistan dan mereka membawa uang kenegaranya trillyunan..
Jika harapan ini dapat terealisasi Jakarta akan lebih nyaman dihuni dan dapat membantu kota-kota lain lebih sejahtera,
Terakhir saat dirinya ditanya terkait Anies akan mendirikan Partai Politik 15 Sepetember 2024 mendatang, bang Biem menjawab sebagai putra warga jakarta, sy mendukung .1000 persen.
Penulis Jamil.
