KABUPATEN MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID-Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M. M., membuka Forum Perangkat Daerah dalam rangka Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2026, di Ruang Rapat Anusapati, Jl. Merdeka Timur no. 3 Malang, Rabu (5/3) siang.
Hadir pada kesempatan yang sama Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang beserta Jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, serta Para Camat dam delegasi Camat yang hadir secara daring.
Sebagaimana diketahui bahwa dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa salah satu tata cara penyusunan RKPD dilaksanakan melalui pelaksanaan Musrenbang, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Kabupaten serta pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
“Kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan sebagai bagian untuk mewujudkan rencana lima tahunan guna mencapai terwujudnya Malang Makmur Berkelajutan dan Indonesia Emas 2045, tetap mengacu pada money follows program, yaitu kebijakan yang berbasis pada output dan outcome program prioritas,” ungkap Bupati Malang.
Bupati Malang juga menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan efisiensi besar-besaran. Namun sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk biaya rehab sekolah rusak tidak terimbas, bahkan berpotensi naik karena dapat limpahan anggaran.
Efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang meliputi kegiatan seremonial, kajian, publikasi, studi banding, pencetakan, seminar atau focus group discussion (FGD), perjalanan dinas, dan belanja alat tulis kantor (ATK).
“Efisiensi dapat dialihkan untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, serta optimalisasi penanganan pengendalian inflasi. Kemudian juga untuk stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan, dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Bupati Malang menegaskan bahwa saat ini sangat penting koordinasi antar perangkat daerah terkait untuk penentuan skala prioritas. Kemudian, pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah.
Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan bahwa kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.
Pewarta : Doni Kurniawan
Editor : Denny W
