REJANG LEBONG (BENGKULU), SUARAPANCASILA.ID – Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari, SE, MAP menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan masyarakat memerlukan langkah konkret dan berkelanjutan, tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar dan pasar murah yang bersifat insidental.
Hal tersebut disampaikan Bupati Fikri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah(TP2DD), Senin (15/12/2025), di Hotel Grage Horizon Bengkulu. Rakor tersebut mengusung tema Stabilitas Harga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta Penguatan Digitalisasi untuk Bengkulu Maju dan Sejahtera.
Dalam forum yang dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu YuwanaHidayat, Penjabat Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu, unsur Forkopimda, serta jajaran OPD itu, Bupati Fikri menyampaikan gagasan strategis hilirisasi pabrik pakan dan hasil pertanian sebagai solusi jangka menengahdan panjang pengendalian inflasi.
Menurut Bupati Fikri, Rejang Lebong memiliki potensi besar untuk pengembangan hilirisasi,terutama di sektor peternakan dan pertanian. Ketersediaan bahan baku seperti jagung, ampastahu, ikan, serta hasil pertanian lainnya dinilai menjadi modal utama untuk membangun industri pakan dan pengolahan pangan berbasis daerah.
“Ketika kita berbicara inflasi dan peningkatan pendapatan masyarakat, tidak bisa hanya mengandalkan pasar murah. Itu perlu, tetapi sifatnya sementara. Yang dibutuhkan adalah penguatan sektor produksi melalui hilirisasi agar harga lebih terkendali dan nilai tambah dinikmati masyarakat,” ujar Bupati Fikri.
Ia menjelaskan, kebutuhan pangan nasional ke depan akan terus meningkat, termasuk untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional. Kondisi tersebut menuntut daerah untuk memperkuat kemandirian pasokan pangan agar tidak bergantung pada daerah lain.
“Dengan intervensi kebijakan melalui APBN, APBD provinsi, dan kabupaten, hilirisasi pabrik pakan dan pertanian dapat menjadi instrumen pengendalian harga ketika terjadi lonjakan permintaan pasar. Petani dan peternak diuntungkan, masyarakat terlindungi, dan inflasi lebih terkendali,” jelasnya.
Bupati Fikri menambahkan, secara ideal setiap provinsi memiliki minimal satu sentra hilirisasi pabrik pakan dan pengolahan hasil pertanian skala besar.
Dalam konteks tersebut, RejangLebong menyatakan kesiapan untuk menjadi daerah percontohan (pilot project).
“Insyaallah Rejang Lebong siap menjadi pilot project. Tahun 2026 kami juga akan mengaktifkan kembali BUMD yang telah mendapatkan persetujuan DPRD. BUMD ini nantinya dapat bermitra dengan kelompok tani, kelompok ternak, dan Koperasi Merah Putih,” ungkapnya.
Ia menilai, model hilirisasi berbasis BUMD dan koperasi sejalan dengan arah kebijakan nasional serta hasil berbagai kajian akademis yang menyebutkan bahwa hilirisasi sektor pangan mampu menciptakan multiplier effect, mulai dari pembukaan lapangan kerja baru, penguatan ekonomilokal, hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Ini bukan hanya soal inflasi, tetapi juga pembangunan ekonomi rakyat. Kita ingin petani dan peternak naik kelas, tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah,” tegas Bupati Fikri.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tengah mematangkan konsep hilirisasi tersebut melalui kajian akademis yang melibatkan berbagai aspek, baik teknis, ekonomi, kelembagaan,hingga kesiapan sumber daya manusia, agar implementasinya berjalan terarah dan berkelanjutan.
Bupati Fikri menegaskan bahwa pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakanakan menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi Rejang Lebong ke depan. Terlebih,Provinsi Bengkulu saat ini tercatat sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik di Sumatera.
“Capaian ini harus dijaga dengan langkah visioner dan berani melakukan terobosan. Tujuannya jelas, inflasi terkendali dan kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat,” pungkasnya.(mcrl)
