ASAHAN(SUMUT),SUARAPANCASILA.ID | Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Asahan (GEMPPAR) geruduk kantor Desa Pondok Bungur menuntut transparansi penggunaan anggaran,Kamis 13/11/2025.
GEMPPAR Asahan unjukrasa ke Kantor Desa Pondok Bungur dengan membawa puluhan massa meminta Jaka Maulana Kades Pondok Bungur untuk menjelaskan beberapa tuntutan mereka yang dianggap syarat dengan KKN.
Raihan Rasyidin Panjaitan Ketua GEMPPAR Asahan/Korlap sebelum berorasi minta kepada personil polisi untuk memberi pencerahan kepada dua warga yang coba memancing keributan karena tidak senang kadesnya di demo mahasiswa.
Lanjutnya,kami ini dilindungi oleh undang-undang dan warga indonesia jadi kami berhak untuk mempertanyakannya karena kami tidak mau uang negara ini di gunakan untuk yang tidak ada manfaatnya buat desa.
Kami kesini ingin mempertanyakan tentang pembayaran dana ketahanan pangan desa TA 2025 senilai Rp.120.000.000,- yang mana kami duga dapat merugikan keuangan negara/daerah,ucap Raihan.
Jaka Maulana Kades Pondok Bungur “sesuai dengan perintah Presiden RI dengan Asta Citanya menekankan bahwa pentingnya ketahanan pangan dengan anggaran yang kita peroleh dari APBN itu dialokasikan untuk menanam jagung.
Untuk mendukung Program Bapak Prabowo itukan harus ada transparansi ke Publik berapa nilainya dan aturan apa yg anda pakai untuk ketahanan pangan ini,kalau bapak menguasai dalam ketapang ini aturan dan dasar hukumnya apa jangan anda suka-suka buat kebijakan sendiri,ujar Raihan.
Raihan Rasyidin Panjaitan Ketua GEMPPAR Asahan merasa tidak puas dengan jawaban dari Jaka Maulana yang dianggap mengada-ada,kami akan melanjutkan ke Kejaksaan untuk meminta agar Jaka Maulana Kades Pondok Bungur agar segera diperiksa,tutup Raihan.
