MINAHASA UTARA (SULUT), SUARAPANCASILA.ID –Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara kembali membuat langkah terobosan, Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Joune Ganda Bupati Minahasa Utara menjalin kemitraan strategis dengan Kementrian Hukum dan HAM melaluli penandatanganan Nota Kesapahaman (MOU) bersama Ronald Lumbuun Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Langkah ini di harapkan dapat mendekatkan akses pelayanan Hukum dan memberikan manfaat yang signifikan bagi penyelanggaraan pemerintahan di wilayah tersebut
Pelayanan Hukum yang di tawarkan berbagai aspek penting ,antara lain :
1. Pendaftaran konsultasi dan pengaduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual.
2. Pendaftaran perseroan perorangan.
3. Pendaftaran kewarganegaraan.
4. Konsultasi jaminan fidusia.
5. Pengembalian sumpah/janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
6. Konsultasi badan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Koperasi ).
7. Layanan kenotariatan.
Warga Minahasa Utara dapat menfaatkan layanan ini setiap Selasa dan Kamis, mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai pelayanan ini beroperasi mulai pada hari selasa, 10 September 2024, di mal pelayanan publik (MPP)Kantor Bupati Minahasa Utara.
Untuk mendapatkan pelyanan Hukum yang lebih mudah dan Integrasi, Bupati Joune Ganda mengajak semua masyarakat yang memerlukan layanan tersebut untuk langsung datang ke MPP.
Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien kepada warganya, inisyatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah.
Penulis Migel Tangkulung
