Kota Malang, Suarapancasila.id – Dicalonkan sejumlah kalangan masyarakat untuk maju di Pilkada 2024 Kota Malang,Ahmad Fuad Rahman, S.E., MM., tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Dia mengakui akan berjalan mengalir saja.
“Saat ini saya masih fokus mengabdi pada masyarakat lebih lanjut biar mereka yang menilai. Namun kalau diberi mandat, kami siap menjalankannya.Tetap menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti biasanya,”tutur, Pria yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang ini.
Fuad mencontohkan aspirasi yang disampaikan sejumlah sopir angkot dalam pertemuannya beberapa waktu lalu. Dia menginginkan adanya badan hukum korperasi yang melekat pada sopir angkot.
“Agar sopir angkot bisa meningkatkan kesejahteraan, perlu dikelola dengan baik.Dengan begitu perlu dibuatkan badan hukum korperasi. Kalau di Jakarta atau Kementrian Perhubungan (Kemenhub) ada namanya BTS (Buy The Service),”ungkapnya,”Jum’at, (15/03/2024).
Skema BTS adalah mekanisme pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeli layanan angkutan massal ke operator (menyubsidi 100 persen biaya operasional kendaraan) dengan mekanisme lelang berdasarkan standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan.
Tujuan dari skema ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan massal karena operator tidak perlu bersikap ugal-ugalan untuk mengejar setoran guna menutupi biaya operasional. Sebab, biaya tersebut telah ditanggung oleh subsidi pemerintah. Dengan demikian, harapannya semakin banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum. Sehingga, berbagai persoalan seperti polusi udara, kemacetan, dan lain-lain dapat teratasi.
“Intinya nanti harus ada yang berkomunikasi langsung dengan pemerintah. Segala persoalan yang timbul terselesaikan dengan baik, selain itu angkutan massal juga terealisasi dengan baik pula. Mengingat kita butuh transportasi massal yang layak di Kota Malang,”imbuh, Politikus Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) ini.
Disamping itu kalau korperasi yang bisa mengganti unit yang lebih baru dan lebih nyaman. Terpenting ada bentuk perhatian kepada nasib sopir angkot.
“Hal utama yang harus diperhatikan adalah nasib para sopir Angkot. Mereka harus diperjuangkan untuk memperoleh penghidupan yang layak, serta ketika berkorperasi menjadi sopir angkot,”ujarnya.
Diharapkan transportasi massal dapat dikelola dan jalankan dengan baik seperti kota – kota besar lainnya dapat perhatian Pemerintah. Tanpa terkecuali juga travel maupun ojek online.
Pemerintah harus hadir memberi bentuk perhatian kepada mereka, tanpa terkecuali. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan karena sama sama melayani masyarakat. Disisi lain juga harus hadir dengan kebijakan- kebijakannya yang Pro pada mereka (masyarakat),”pungkasnya. (*)
