LUBUK LINGGAU, SUARAPANCASILA. ID – Memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali menunjukkan watak politik imperialisme modern yang mempertontonkan adu kekuatan tanpa memikirkan dampaknya terhadap rakyat dunia. Ketegangan ini bukan sekadar konflik regional, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi global yang akan berdampak langsung pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
DPC GMNI Kota Lubuklinggau di bawah kepemimpinan Pirman Rahmadandi menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terseret dalam pusaran kepentingan geopolitik negara adidaya. Sikap Prabowo Subianto yang menawarkan diri sebagai mediator harus diuji dengan konsistensi politik luar negeri bebas aktif, bukan sekadar manuver diplomatik yang berorientasi citra. Indonesia harus berani bersikap tegas terhadap segala bentuk agresi dan intervensi, bukan bermain aman demi kepentingan relasi internasional semata.
Di saat dunia berada di ambang ketidakpastian, GMNI justru melihat pemerintah lebih sibuk membangun panggung populisme domestik melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Program MBG dinilai berpotensi menjadi proyek anggaran raksasa tanpa peta jalan ekonomi yang jelas. Ketika ketahanan pangan nasional masih rapuh dan ketergantungan impor belum teratasi, pembagian makan gratis tanpa reformasi sektor produksi hanya akan memperlebar beban fiskal negara.
“Jangan sampai MBG menjadi kebijakan karitatif yang meninabobokan rakyat, sementara akar persoalan kemiskinan dan pengangguran tidak disentuh secara struktural,” tegas Pirman Rahmadandi.
Lebih keras lagi, GMNI menilai Koperasi Merah Putih berisiko menjadi proyek mobilisasi administratif semata. Koperasi bukan sekadar membentuk badan hukum massal, tetapi membangun kesadaran produksi, distribusi, dan kemandirian ekonomi rakyat. Tanpa penguatan kapasitas, transparansi keuangan, dan sistem pengawasan independen, program ini berpotensi hanya menjadi alat legitimasi politik dengan bungkus ekonomi kerakyatan.
DPC GMNI Lubuklinggau menegaskan bahwa rakyat tidak boleh dijadikan tameng retorika di tengah situasi global yang genting. Negara harus hadir dengan kebijakan yang membangun fondasi produksi nasional, memperkuat industri dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja nyata bukan sekadar program populis berbiaya besar yang rentan dijadikan instrumen pencitraan kekuasaan.
GMNI akan terus berdiri di garis ideologis perjuangan kaum marhaen: kritis terhadap imperialisme global, tegas terhadap kebijakan nasional yang menyimpang dari kepentingan rakyat, dan konsisten mengawal kedaulatan ekonomi Indonesia.(REL)
