BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – DPRD Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat peran pengawasan dan penganggaran dalam memastikan penyusunan RAPBD 2027 berjalan terarah dan menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui Badan Anggaran (Banggar), DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempertajam prioritas belanja sekaligus mencermati penyesuaian alokasi anggaran.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat kerja Banggar DPRD Bojonegoro bersama TAPD dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang Banggar DPRD Bojonegoro, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, diikuti Ketua TAPD Edi Susanto serta dihadiri anggota Banggar dan sejumlah kepala OPD.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD mencermati penyesuaian pagu anggaran dari rancangan KUA-PPAS menuju RAPBD 2027, termasuk tambahan belanja sekitar Rp120 miliar. DPRD menilai setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, pihaknya meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai kronologi dan mekanisme penyesuaian anggaran, termasuk surat Bupati yang menjadi landasan perubahan tersebut.
“Yang kami pertanyakan hari ini terkait kronologi, termasuk surat Bupati mengenai penyesuaian-penyesuaian tersebut. Ada tambahan belanja sekitar Rp120 miliar,” ungkap Umar seusai rapat.
Menurutnya, pengawalan terhadap perubahan anggaran merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan kebijakan belanja daerah disusun secara terukur dan sesuai prioritas pembangunan.
Sementara itu, Ketua TAPD Bojonegoro Edi Susanto menjelaskan, penyesuaian anggaran diarahkan untuk mempertajam sejumlah program prioritas pada 2027. Salah satunya penanganan genangan air di kawasan perkotaan, khususnya Jalan Pattimura dan Jalan Panglima Sudirman.
“Di kota setiap hujan, genangannya ada minimal di dua tempat, yakni Pattimura dan Panglima Sudirman. Itu yang kita upayakan dan ikhtiarkan agar pada 2027 bisa terintervensi,” jelas Edi.
DPRD dan TAPD selanjutnya akan melanjutkan pembahasan untuk mematangkan program serta alokasi belanja. Melalui proses tersebut, DPRD berupaya memastikan RAPBD 2027 tidak hanya memenuhi aspek administrasi penganggaran, tetapi juga menghadirkan program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro.
