BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Partai Golkar Bojonegoro menggelar Sekolah Anggaran sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62. Kegiatan yang berlangsung di Aula DPD Partai Golkar Bojonegoro, Sabtu (7/11/2026), tersebut mengangkat tema Belajar Bersama Membaca Anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027.
Kegiatan ini menjadi langkah Partai Golkar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan daerah, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menjelaskan bahwa Sekolah Anggaran tidak sekadar menjadi forum edukasi, tetapi juga ruang partisipasi publik agar masyarakat memahami proses perencanaan hingga pengalokasian anggaran pemerintah daerah.
“Tujuannya memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi anggaran. Dengan begitu, masyarakat memahami bagaimana tata kelola dan perencanaan anggaran, sehingga tidak muncul saling curiga antara masyarakat dan pemerintah daerah,” jelas pria yang juga menjabat Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro tersebut.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting agar penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah tidak hanya menjadi kewenangan birokrasi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.
Melalui kegiatan ini, peserta diberi kesempatan menyampaikan saran, masukan, serta gagasan mengenai program pembangunan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Sekolah Anggaran tersebut merupakan program perdana yang digagas DPD Partai Golkar Bojonegoro. Antusiasme masyarakat cukup tinggi. Dari kuota yang dibatasi sebanyak 50 peserta, jumlah pendaftar justru melampaui kapasitas yang disediakan.
Melihat tingginya respons masyarakat, Partai Golkar Bojonegoro berencana melanjutkan program tersebut melalui Sekolah Anggaran volume kedua dan seterusnya. Kegiatan lanjutan direncanakan berlangsung pada 2027 dengan pola pelaksanaan berkelanjutan setiap tahun.
Tidak hanya berhenti pada kegiatan edukasi, para alumni Sekolah Anggaran nantinya juga akan diberi ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pemikiran, gagasan, kritik, serta masukan kepada pemerintah.
“Alumni akan kita beri ruang untuk menyalurkan ide dan pemikirannya, termasuk saran dan masukan kepada pemerintah daerah. Harapannya, mereka bisa terlibat aktif dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan,” ungkapnya.
Mas Pri begitu ia akrab disapa menegaskan, masyarakat tidak seharusnya menganggap pembahasan anggaran sebagai sesuatu yang tabu. Sebab, anggaran daerah merupakan instrumen pembangunan yang penggunaan dan pengelolaannya perlu diketahui serta diawasi bersama.
“Ketika berbicara soal anggaran, masyarakat tidak perlu merasa tabu. Semuanya harus transparan dan akuntabel. Dengan keterbukaan ini, tidak ada jarak maupun kesalahpahaman antara rakyat dan pemimpinnya,” tegasnya.
Melalui Sekolah Anggaran, Partai Golkar berharap tumbuh masyarakat yang semakin memahami kebijakan fiskal daerah, kritis terhadap penentuan prioritas pembangunan, sekaligus mampu berpartisipasi aktif dalam mengawal penggunaan APBD agar benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Adapun kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmi Elisabeth, dan dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), M. Farid Fauzi, sebagai pemateri. Diskusi dipandu moderator A. Imam Fathoni dan diikuti kalangan mahasiswa, pemuda, serta masyarakat.
