MINAHASA UTARA (SULUT) SUARAPANCASILA.ID-Melalui rekonsiliasi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Triwulan III tahun 2024 dan pembahasan anggaran untuk tahun 2025, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan tersebut diadakan pada hari Kamis, 24 Oktober 2024, di Hotel The Sentra di Minahasa Utara.
Carla Sigarlaki, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Utara, mewakili Pjs Bupati Reza Dotulung, mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas peran pentingnya dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Pemkab Minahasa Utara akan terus mengalokasikan anggaran melalui APBD agar Program JKN tetap lancar. Kami berharap rekonsiliasi ini menghasilkan pemahaman bersama terkait mekanisme pembayaran dan tantangan yang dihadapi,” ungkap Sigarlaki.
Untuk membuat anggaran iuran JKN dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, Bank Keuangan juga menekankan betapa pentingnya anggaran harus transparan. Dia percaya bahwa sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Minahasa Utara sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.
Prily Mundung, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Minahasa Utara, mengatakan rekonsiliasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data iuran JKN akurat dan sesuai.
“Kami memastikan tidak ada kesalahan dalam pemrosesan iuran, sehingga seluruh peserta JKN di Minahasa Utara terus mendapat manfaat layanan kesehatan dengan baik. Selain itu, kami juga memaparkan proyeksi kebutuhan anggaran JKN untuk tahun 2025,” jelas Mundung.
Faisal Mufariq dari Kantor Pusat BPJS Kesehatan Sulawesi Utara menyampaikan materi tentang rekonsiliasi dan anggaran JKN selama diskusi. Beberapa pejabat penting, termasuk Kadis Kesehatan dr. Stella Safitri, Sekretaris DPRD Jossy Kawengian, Kadis PMD Fredrik F. Tulengkey, dan Direktur RSUD Walanda Maramis, dr. Alain Beyah, hadir di acara tersebut.(Jody Sampelan)
