PANGANDARAN (JABAR), SUARAPANCASILA.ID- Forum Masyarakat Ciliang menggugat datangi gedung DPRD Pangandaran untuk menyampaikan aspirasinya menolak Hak Pengelolaan Lahan (HPL) wisata pantai Batu Hiu, sekitar ratusan warga masyarakat yang hadir langsung dipersilahkan masuk yang sebelumnya menggelar orasi didepan pintu gerbang rumah wakil rakyat ini, Senin (26/08/2024).
Kordinator Forum Masyarakat Ciliang Menggugat Ai Giwangsari mengatakan kedatangannya ke gedung DPRD Pangandaran untuk menyampaikan yang menjadi keresahan masyarakat desa Ciliang Kecamatan Parigi dibalik gotong royong masyarakat untuk memajukan destinasi wisata tersebut, baik dari segi manajemen pengelolaan pedagang hingga pengaturan parkir area wisata tersebut.
Tetapi dengan tiba-tiba Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan menyewakan lahan parkir kepada pihak ketiga tanpa ada komunikasi apapun yang dilakukan kepada masyarakat setempat dan pihak pemerintahan Desa Ciliang.
Maka dari itu masyarakat desa Ciliang mempertanyakan beberapa hal diantaranya terkait urgensi Pemerintah Daerah menyewakan lahan parkir kepada pihak ketiga, bentuk kerjasama Pemda Pangandaran dengan pihak ketiga dan tidak adanya konstribusi yang layak kepada lingkungan di obyek wisata pantai Batu Hiu.
“Sejauh ini informasi tersebut sulit untuk diakses bahkan seolah-olah ditutup-tutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat, lantas mana implementasi yang dilakukan Pemda Pangandaran terhadap Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik”.
Ai pun mempertanyakan mengenai bagi hasil antara pemda Pangandaran dengan pemerintah desa Ciliang yang menurutnya sejak tahun 2017 sampai sekarang belum di realisasikan, dikemanakan uang nya ? Ucapnya.
Sementara itu tokoh masyarakat desa Ciliang Jajat menyampaikan, “jika aksi ini tidak ditanggapi serius oleh pemda Pangandaran dirinya dan masyarakat desa Ciliang akan melakukan upaya hukum karena diduga adanya tindak pidana korupsi”,ucapnya.
Dalam rapat audiensi tersebut DPRD Kabupaten Pangandaran juga menghadirkan SKPD terkait : Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, BPN, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Bapenda.
