KABUPATEN TANGERANG (BANTEN) SUARAPANCASILA.ID – Gelombang aksi massa tak terbendung memadati kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada Rabu (20/05/2026).
Ratusan demonstran yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Anti Korupsi (Kontak) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran sejak pukul 10:00 WIB, guna membongkar dugaan ketidaktransparanan anggaran fantastis senilai Rp43.482.535.000,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.
Koalisi besar ini dimotori oleh tiga lembaga swadaya masyarakat tingkat pusat, yaitu DPP LSM GNR (Gerakan Nurani Rakyat) Indonesia yang dipimpin Edy Kurniawan, S.H., LSM Komppi (Koalisi Masyarakat Penggerak Perubahan Indonesia) di bawah komando Ketua Umum Usrah, S.H., dan LSM Biak (Benahi Indonesia Anti Korupsi) yang dikomandoi Ketua Umum Abdul Rafid, S.H.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung tegang namun tertib ini menyasar tiga titik sentral kekuasaan di Kabupaten Tangerang.
Massa Kontak mengawali orasinya di depan rumah rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban dari 55 anggota DPRD Kabupaten Tangerang terkait anggaran pelesiran, perjalanan dinas, serta biaya makan-minum reses mewah yang dinilai melukai hati rakyat.
Perjalanan aksi berlanjut menuju pusat eksekutif, mendesak pimpinan daerah mengambil sikap tegas atas bobroknya transparansi di tubuh Sekretariat Dewan selaku Pengguna Anggaran (PA).
Sebagai puncaknya, massa bergerak mengepung gedung korps adhyaksa tersebut. Tidak sekadar berorasi, pimpinan Koalisi Kontak secara resmi menyerahkan berkas Laporan Pengaduan (Lapdu) langsung kepada pihak Kejari Kabupaten Tangerang agar segera dilakukan tindakan hukum.
“Uang puluhan miliar itu bukan warisan nenek moyang, itu adalah keringat rakyat Kabupaten Tangerang yang dipungut melalui pajak! Sangat ironis dan melukai hati masyarakat ketika Sekretariat DPRD justru memperlihatkan sikap yang tertutup, seolah ada yang sengaja disembunyikan dari rincian spesifikasi kegiatan tersebut,” tegas Ketua Umum DPP LSM GNR Indonesia, Edy Kurniawan, S.H., di tengah riuhnya kepulan asap teatrikal aksi.
Edy menambahkan bahwa penyerahan berkas Lapdu ke pihak Kejaksaan hari ini adalah bukti nyata bahwa koalisi tidak main-main.
“Kami menuntut transparansi total. Jika anggaran itu digunakan secara bersih dan bertanggung jawab, mengapa harus alergi untuk membuka rinciannya ke publik? Hari ini berkas resmi sudah di tangan jaksa, kami minta segera diperiksa!” cetusnya dengan nada tajam.
Dalam pernyataan sikap bersama yang dibacakan oleh para pimpinan lembaga, Edy Kurniawan, S.H. (GNR), Usrah, S.H. (Komppi), dan Abdul Rafid, S.H. (Biak), Kontak melayangkan tiga tuntutan keras.
Mendesak Bupati Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan evaluasi total dan mencopot Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang dari jabatannya karena dinilai gagal menjaga asas transparansi dan menyembunyikan informasi publik.
Menuntut Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang untuk membeberkan secara utuh dan terbuka mengenai rincian uraian serta spesifikasi teknis terkait pos belanja perjalanan dinas biasa, paket meeting luar kota, biaya makan-minum reses 3 kali per dapil, hingga biaya kursus singkat pendalaman tugas yang menelan dana Rp43,4 miliar tersebut.
Meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk segera menindaklanjuti berkas Lapdu yang telah diserahkan, dengan memanggil serta memeriksa Sekretaris DPRD beserta 55 Anggota DPRD Kabupaten Tangerang demi mengusut tuntas potensi kerugian negara.
Koalisi Kontak menegaskan bahwa aksi unjuk rasa hari ini barulah awal dari gerakan pengawalan ruang publik.
Mereka berjanji akan membawa massa yang lebih besar jika dalam waktu dekat pihak kejaksaan tidak menunjukkan progres pemeriksaan yang signifikan atas uang rakyat Kabupaten Tangerang tersebut.
