Halal Bihalal Perantau Sumbagsel, Wali Kota Lubuk Linggau Hadiri Silaturahmi Nasional di Palembang

LUBUK LINGGAU, SUARA PANCASILA.ID – Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menghadiri kegiatan halal bihalal masyarakat perantau Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang digelar di Istana Gubernur Palembang, Sabtu (25/4/2026).

Kehadiran wali kota didampingi Ketua DPRD Lubuk Linggau, Yulian Efendi, Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa, Kepala Diskominfotiksan, Ervan Affansyah, Kepala Dinas Perhubungan, H Hendra Gunawan, serta Kabag Prokopim Taufik Hidayat.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri, M Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin , para gubernur se-Sumbagsel, serta kepala daerah dari berbagai wilayah.

Bacaan Lainnya

Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan haru atas terselenggaranya pertemuan tersebut.

Ia menekankan bahwa masyarakat Sumbagsel berasal dari satu rumpun budaya yang sama, sehingga momentum halal bihalal ini menjadi ajang mempererat persaudaraan lintas daerah.

Menurutnya, pertemuan ini bukan untuk menunjukkan keunggulan masing-masing daerah, melainkan memperkuat kebersamaan dan sinergi dalam membangun wilayah. Ia juga mengajak seluruh elemen yang hadir untuk terus menjaga akar budaya serta mempererat hubungan kekerabatan antar provinsi di Sumatra selatan.
“Melalui momentum ini, kita diingatkan bahwa Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan adalah satu rumpun. Kebersamaan ini harus terus dijaga dalam upaya membangun daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Mendagri, M Tito Karnavian dalam sambutannya menyoroti pentingnya kolaborasi antardaerah, khususnya bagi para putra daerah yang saat ini berkiprah di tingkat nasional.
Ia menyebut, banyak tokoh asal Sumbagsel yang memiliki peran strategis di pemerintahan pusat.
Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi wadah untuk memperkuat soliditas dan mendorong kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional.

Pos terkait