KOTA MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (01/09/2025).
Ribuan warga Malang yang cinta damai juga terlibat dalam pengamanan unjuk rasa ini, menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban.
HMI Melawan dan HMI Cabang Malang menyampaikan orasi dengan tuntutan yang berbeda.
HMI Melawan menuntut Sri Mulyani untuk bertanggung jawab atas kenaikan pajak dan mengundurkan diri dari jabatannya, serta mendesak DPR RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai program prioritas 2025.
Sementara itu, HMI Cabang Malang menuntut evaluasi dan reformasi DPR secara menyeluruh, reformasi institusi Polri, dan pencopotan anggota DPR yang tidak memiliki etika berbangsa dan bernegara.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa DPRD Kota Malang menerima dan akan meneruskan poin-poin tuntutan dari HMI.
“Disini kami juga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti tuntutan tersebut dan menyampaikan bahwa apa yang bisa dilakukan di tingkat DPRD Kota Malang akan segera dilakukan,” tutur Amithya.
Tak hanya itu, Amithya beserta para ketua 7 Fraksi di DPRD Kota Malang, juga menandatangani point tuntutan sebagai bentuk komitmen bersama.
Aksi unjuk rasa berakhir dengan doa bersama dan peserta membubarkan diri dengan tertib.
HMI juga mengancam akan kembali melakukan aksi demonstrasi berkelanjutan jika tuntutan mereka tidak digubris.
Pengamanan yang ketat oleh aparat keamanan TNI-Polri dan partisipasi warga Malang yang cinta damai membuat aksi unjuk rasa berlangsung dengan aman dan tertib.
Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sangat tinggi.
Dengan demikian, aksi unjuk rasa HMI di DPRD Kota Malang menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka dengan cara damai dan tertib.
Pewarta : Doni Kurniawan
Editor ; Denny W
