KOTA MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID-Institute Sosial untuk Demokrasi (ISD) gelar diskusi publik, dengan mengambil tema menakar kualitas calon kepala daerah dalam perspektif anti korupsi, bertempat di Hotel Pelangi Malang, Kayutangan Heritage, Jalan Merdeka Selatan No.3, Kauman, Klojen, Kota Malang, Sabtu, (23/11/2024).
Forum yang berlangsung cukup gayeng berkutat membahas seputar korupsi itu, menghadirkan pemantik acara DR.Yanto, Yunan Syaifulloh, Lutfi MCW, dan Sudarmadi. Disisi lain, juga diikuti puluhan awak media, LSM, Timses Calon Pilkada Kota Malang, dan sebagainya.
Seusai acara, salah satu pemantik acara Sudarmadi menyebutkan keberadaan ISD mewakili kegalauan masyarakat, tentang kondisi politik di Kota Malang. Dimana banyak yang mempersoalkan posisi tentang salah satu calon mantan narapidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Kami mewakili keresahan warga Kota Malang tentang adanya eks.napi Tipikor yang kenyataannya lolos dalam konstestasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujarnya.
Lebih lanjut, diketahui keinginan masyarakat itu akan berlaku fair. Banyak yang mempertanyakan, apakah yang seperti itu diangkat sebuah kewajaran karena masyarakat permisif.
“Apakah kondisi hari ini, itu akan menciderai nilai- nilai demokrasi. Harapannya apa adakah ?, kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya sendiri,” imbuh Pria yang juga berprofesi sebagai lawyer ini.
Siapa pun pemenangnya, Ditegaskan Sudarmadi bahwa ISD hanya punya kepentingan mengantar nilai nilai kebaikan. Tidak tendensius dengan salah satu atau calon yang lain.
“Sekali lagi kembali saya tegaskan Institute Sosial untuk Demokrasi hanya melakukan pendidikan politik untuk masyarakat atau civil edukasi. Hak pilihnya tergantung dari masyarakat kota Malang itu sendiri,” tegasnya.
Namun demikian, ISD mendukung segala upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat sipil atau Paslon lain, sepanjang itu memang untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. 
“Jadi kami akan mensuport siapa pun itu, tidak pandang bulu dan pilih kasih. Dikarenakan karena kami adalah organisasi masyarakat yang legaliter independen,” kata Sudarmadi.
Ia juga mengaku organisasinya tidak ada pesanan dari Paslon mana pun. Selalu akan mendukung siapapun, yang mempunyai kewenangan atau legal standing melakukan upaya hukum terhadap apa pun. Semisal judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang pasal 7 tentang UU Pemilu perbuatan tercela.
“Kami juga siap membantu siapa pun yang mempunyai kepentingan politik, guna melakukan upaya hukum sesuai aturan berlaku di negara kita,” jelasnya.
Disinggung adanya 11 laporan di Bawaslu terkait pelanggaran-pelanggaran Pasangan Calon (Paslon). Sudarmadi memberi tanggapan bahwasannya dalam konstestasi kepimpinan Pilkada ada aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui penyelenggara Pemilu.
“Kita sama-sama mendengar masing- masing Paslon telah melakukan laporan atau pengaduan terhadap Bawaslu kota Malang. Berkaitan adanya indikasi pelanggaran-pelanggaran diduga dilakukan oleh Paslon lain,” terangnya.
Sebagai Organisasi yang bersifat independen, ISD berkomitmen mengawal apabila ada keluhan tentang laporan kepada Bawaslu menemui kendala. Dikarenakan keberadaan ISD selama ini, tidak berdiri di salah satu atau dua Paslon.
Disisi lain ketika menjawab pertanyaan sulitnya merubah menset masyarakat untuk anti korupsi. Sudarmadi menjawab masyarakat terlalu permisif atau gampang melupakan sebuah tindak pidana korupsi, seolah-olah sudah menjadi budaya.
“Menjadi kekhawatiran bersama jika Korupsi dianggap sebagai sebuah kejahatan yang biasa. Padahal bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masih trauma dengan kejadian tsunami politik DPRD Kota Malang beberapa waktu silam,” jawabnya.
Jika dikemudian hari yang terpilih memimpin Kota Malang Eks Napi Tipikor. Sudarmadi akan mengembalikan sepenuhnya ke masyarakat, mengingat mereka adalah pemangku yang untuk menentukan pimpinannya. Namun juga akan melakukan langkah-langkah terukur.
“Kedepan ISD akan mendorong pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya hukum. Salah satu yang bisa adalah judicial review. Kami percaya orang-orang baik, pingin mendapatkan pemimpin yang baik siapa pun itu,” pungkasnya.
