BADUNG,SUARAPANCASILA.id-ukungan yang diberikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Badung, Antonius I Made Restika, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis—khususnya Raperda APBD 2026 dan Raperda Insentif Penanaman Modal—disertai dengan “tamparan” keras yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Alih-alih sekadar memberikan dukungan normatif, pernyataan Restika justru menyoroti jurang lebar antara agenda legislatif yang “manis” dengan realitas lapangan yang kian “pahit,” di mana dua isu krusial, kemacetan dan persampahan, dinilai sudah mencapai titik kritis dan tak terkendali.
Dukungan Raperda ‘Pro-Kapital’, Tapi Abai Isu Rakyat?
Restika memang mengapresiasi dan mendukung penuh Raperda Insentif Penanaman Modal, dengan optimisme bahwa regulasi tersebut akan memacu pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. Namun, sorotan kritisnya menggarisbawahi ironi: Bagaimana Badung bisa menjadi pusat investasi dan pariwisata internasional jika infrastruktur dasarnya—mobilitas dan lingkungan—semakin amburadul?
“Kami mendukung regulasi yang pro-ekonomi, tetapi Badung sedang sakit parah di urusan infrastruktur dasar,” tegas Restika, seperti dikutip dari sumber media daring. “Kemacetan bukan lagi sekadar hambatan, tapi sudah mengancam daya saing pariwisata yang jadi tulang punggung ekonomi. Sementara masalah sampah? Ini bencana lingkungan yang terus diperparah oleh ketiadaan intervensi serius dari hulu ke hilir.”
Kemacetan dan Sampah: Dosa Besar yang Tak Termaafkan
Nada bicara Ketua DPD Nasdem Badung ini terdengar sebagai ultimatum kepada Pemkab Badung yang dinilai “terlena” dan hanya fokus pada angka-angka APBD yang tinggi.
Kemacetan: Didesak agar solusi yang diterapkan harus komprehensif dan implementatif, melampaui sekadar kebijakan tambal sulam yang hanya bersifat temporer. Restika menuntut visi jangka panjang yang jelas, mengingat Badung adalah gerbang utama pariwisata Bali.
Persampahan: Masalah ini disebut membutuhkan intervensi pemerintah yang lebih serius dan inovatif. Sorotan tajam diarahkan pada penanganan yang tak terkendali, menunjukkan seolah-olah Pemkab gagal total dalam menjaga kebersihan dan citra pariwisata daerah.
Menutup kritiknya, Antonius Restika secara lugas mendesak Pemerintah Kabupaten Badung untuk lebih aktif, responsif, dan peduli. Pernyataan penutupnya menjadi sentilan paling pedas dalam keseluruhan rilis:
“Pemerintah tidak boleh berpuas diri dengan capaian APBD semata. Perhatian serius dan alokasi sumber daya yang memadai harus diarahkan pada solusi jangka panjang untuk kemacetan dan sampah. Ini adalah tanggung jawab moral untuk memastikan keberlanjutan dan kenyamanan hidup bagi seluruh warga Badung,” pungkas Antonius.
“Pemerintah jangan takut untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat selama itu buat kesejahteraan masyarakat”, imbuh Politisi Alumni Master Manajemen Keuangan dan Perbankan Universitas Udayana Denpasar saat dikonfirmasi awak Media.Kamis(06/11/2025)
Pernyataan ini seolah mengisyaratkan bahwa dukungan Nasdem Badung terhadap Raperda APBD dan investasi akan menjadi gertakan kosong jika Pemkab tidak segera membuktikan keseriusannya dalam mengatasi “penyakit akut” kemacetan dan sampah yang kini menjadi aib Badung sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Publik menanti, apakah desakan ini hanya akan menjadi angin lalu atau menjadi cambuk nyata bagi eksekutif.
Juga merupakan dukungan Nasdem untuk Pemerintahan Badung sebagai seorang teman “yang baik akan kita katakan baik,yang belum baik kita katakan belum”,tegas Antonius.
AR81
