KOTA MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID- Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) membuat surat terbuka yang ditujukan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansah. Perihal penanggulangan bencana khususnya banjir dan tanah longsor di Kabupaten Trenggalek.
Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap upaya penanggulangan bencana di Jawa Timur, JKJT menyampaikan beberapa catatan dan masukan untuk menjadi perhatian.
“Bencana yang terjadi secara berulang di wilayah tersebut mengindikasikan masih lemahnya upaya mitigasi oleh pemerintah daerah, termasuk peran penting yang seharusnya dijalankan oleh BPBD,” kata Ketua Umum (Ketum) JKJT Agustinus Tedja Bawana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/05/2025).
Meskipun respon darurat telah dilakukan saat bencana terjadi, minimnya langkah pencegahan dan perencanaan jangka panjang tampak menjadi penyebab utama berulangnya kejadian ini.
“Kami juga mencermati secara langsung situasi di lapangan, di mana penanganan terhadap para pengungsi belum sepenuhnya mencerminkan standar kemanusiaan yang layak,” tambahnya.
Dengan jumlah kepala keluarga yang relatif kecil, penempatan pengungsi yang kurang sesuai dan lambatnya penyediaan fasilitas dasar, seperti MCK, baru dapat diakses secara layak setelah kehadiran Gubernur Jatim di lokasi pada malam hari keempat. Hal ini tentu menjadi catatan penting mengenai urgensi koordinasi dan kesiapan yang lebih optimal di masa mendatang.
“Kami percaya bahwa upaya mitigasi yang lebih efektif memerlukan pemetaan wilayah rawan bencana secara menyeluruh, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi, serta penguatan infrastruktur berbasis risiko,” jelas Ayah Tedja sapaan akrabnya.
Dalam konteks ini, BPBD sebagai lembaga utama dalam penanggulangan bencana di daerah memiliki peran vital yang perlu diperkuat, baik dari segi sistem koordinasi, komando, maupun keterlibatan para pemangku kebijakan.
Dikesempatan ini, pihaknya juga menyebutkan bberapa kata kunci yang kiranya dapat menjadi pertimbangan evaluatif:
• Manajemen Bencana
• Keterlibatan Aktor Kebijakan
• Evaluasi Kebijakan
• Sistem Koordinasi dan Komando BPBD
“Demikian masukan ini kami sampaikan sebagai bagian dari panggilan nurani kemanusiaan dan harapan akan kepemimpinan Ibu yang lebih memahami peran penting pemerintah dalam menjawab pertanyaan reflektif: “Siapa Aku di Area Bencana?,” pungkasnya.
Pewarta : Doni Kurniawan
Editor : Denny W
