NASIONAL, SUARA PANCASILA.ID – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan mengambil alih peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun mengancam keberlangsungan usaha warung kecil dan toko kelontong di desa. Pemerintah justru menyiapkan skema kolaborasi agar kedua lembaga ekonomi desa tersebut saling melengkapi dan memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan.
Menurut Yandri, pemerintah telah merancang pembagian peran yang jelas antara BUMDes dan Kopdes Merah Putih. Dengan demikian, masing-masing memiliki ruang usaha berbeda sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun persaingan yang merugikan.
“Jadi nanti ini kerja sama saja, kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Tidak akan saling meniadakan dan tidak akan saling menjatuhkan, justru menguatkan,” kata Yandri.Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai pembentukan Kopdes Merah Putih berpotensi mengurangi peran BUMDes yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Kemendes PDT menjelaskan, BUMDes akan tetap menjalankan berbagai unit usaha yang selama ini berkembang sesuai karakteristik dan potensi desa masing-masing. Beragam sektor seperti pengelolaan destinasi wisata desa, pasar desa, penyediaan air bersih, hingga layanan publik lainnya tetap menjadi ruang utama pengembangan BUMDes.
Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diposisikan sebagai lembaga yang berfokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Perannya meliputi penyediaan kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, hingga menjadi agregator bagi hasil pertanian, perkebunan, perikanan maupun produk kerajinan masyarakat.
Dengan pembagian fungsi tersebut, pemerintah berharap tercipta sinergi antarlembaga ekonomi desa sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat tanpa saling berebut pasar.Sebagai contoh, apabila sebuah BUMDes mengelola desa wisata, maka Kopdes dapat berperan menyediakan berbagai kebutuhan logistik maupun barang pendukung yang dibutuhkan wisatawan dan pelaku usaha lokal.
