JAKARTA, SUARAPANCASILA.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat di tiga provinsi prioritas: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan empat paket kontrak mega senilai total Rp3,89 triliun di Jakarta, Senin (17/11/2025), yang disaksikan langsung Menteri PU Dody Hanggodo.
Program ini menjadi wujud nyata Visi dan Arah Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui pemutusan rantai kemiskinan berbasis pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah (Desil 1 dan 2) tanpa diskriminasi latar belakang.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” tegas Menteri Dody.
Rincian Empat Paket Kontrak yang Ditandatangani:
- Kalimantan Tengah (4 lokasi): Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya – Rp985,9 miliar
- Kalimantan Selatan (3 lokasi): Kabupaten Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru – Rp700 miliar
- Sulawesi Selatan Paket 1 (5 lokasi): Kabupaten Sidrap, Soppeng, Wajo, Barru, dan Tanah Toraja – Rp1,23 triliun
- Sulawesi Selatan Paket 2 (4 lokasi): Kabupaten Bone, Kota Makassar, Takalar, dan Sinjai – Rp974 miliar
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto, mengingatkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk menjaga standar tertinggi, terutama karena masa pelaksanaan hanya 240 hari kalender.
“Pastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat administrasi, dan tepat manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender,” ujar Dirjen Bisma.
Pembangunan Sekolah Rakyat juga diarahkan untuk memaksimalkan penggunaan material dalam negeri serta menerapkan mitigasi risiko ketat guna mencegah keterlambatan dan menjamin kualitas bangunan yang tahan lama.
