Politik memiliki satu hukum yang sering terlupakan oleh banyak pihak: masyarakat baru benar-benar menilai sebuah pemerintahan setelah ia tidak lagi berkuasa. Ketika situasi berjalan stabil, ketika kebutuhan dasar terpenuhi dengan lancar, dan ketika mesin pemerintahan beroperasi tanpa gesekan yang terasa, orang jarang berhenti untuk membicarakan siapa yang berada di puncak kepemimpinan. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan tenang, menerima layanan publik sebagai sesuatu yang wajar.
Tetapi ketika masalah mulai merembet ke dalam kehidupan sehari-hari, ketika kelancaran yang dulu dianggap biasa mulai sirna, ingatan publik bekerja seperti arsip yang tiba-tiba terbuka kembali, menelusuri jejak masa lalu untuk mencari titik perbandingan, untuk menemukan jawaban mengapa hari ini terasa berbeda.
Di Kabupaten Purwakarta, fenomena yang tak terduga namun tidak asing dalam dinamika politik daerah mulai terlihat jelas. Percakapan warga di sudut-sudut kota dan desa, obrolan hangat di kedai-kedai warung kopi yang menjadi jantung komunikasi rakyat jelata, serta diskusi-diskusi kecil di lingkungan keluarga dan komunitas, pelan-pelan namun pasti mengarah pada satu nama yang sudah tidak lagi berada di kursi kepemimpinan: Anne Ratna Mustika.
Bukan karena romantisme politik yang membumbui ingatan publik terhadap sosoknya. Bukan pula karena nostalgia yang menyelimuti masa lalu tanpa dasar. Melainkan karena perbandingan yang muncul secara alami ketika masyarakat mulai merasakan betapa jauhnya perbedaan situasi pemerintahan antara masa kini dan masa ketika ia memegang kendali.
Ketika kenyataan yang dirasakan hari ini dihadapkan pada pengalaman yang pernah mereka lalui, nama Anne Ratna Mustika muncul bukan sebagai simbol semata, melainkan sebagai representasi dari sebuah periode yang kini dinilai dengan mata yang lebih jernih.
Selama masa kepemimpinannya.di Purwakarta, Ambu Anne dikenal sebagai sosok yang menjaga ritme administrasi pemerintahan tetap relatif stabil. Tidak banyak kemegahan yang dipamerkan, tidak banyak janji-janji besar yang menggema namun tak terlaksana.
Ia lebih memilih untuk bekerja di balik layar, memastikan bahwa setiap roda dalam mesin pemerintahan berputar sesuai dengan fungsinya. Tata kelola keuangan daerah berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi yang cukup terjaga, tanpa banyak polemik terbuka yang mengganggu ketertiban.
Hubungan pemerintah daerah dengan berbagai pihak ketiga, baik itu kontraktor yang menangani proyek infrastruktur, penyedia layanan publik, maupun mitra program pembangunan, berjalan dalam pola yang bisa diprediksi dan berdasarkan aturan yang jelas. Dalam bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh rakyat jelata: sistem bekerja.
Hal-hal seperti itu sering dianggap sebagai hal teknis yang kurang menarik perhatian publik. Tidak spektakuler, tidak dramatis, tidak menghasilkan berita utama yang menggemparkan. Tetapi justru di situlah fondasi yang kokoh bagi sebuah pemerintahan sebenarnya berada.
Jalan boleh saja dibangun dengan megah, program pembangunan boleh saja diumumkan dengan kemeriahan, tetapi jika manajemen keuangan yang menjadi tulang punggungnya goyah, jika administrasi yang menjadi tulang rusuknya lemah, seluruh struktur pemerintahan akan ikut bergetar dan akhirnya bisa runtuh. Stabilitas teknis mungkin tidak membuat nama seorang pemimpin terkenal, tetapi ia menjamin bahwa kehidupan masyarakat berjalan dengan lancar.
Beberapa waktu terakhir, publik Purwakarta mulai menyaksikan gejala yang jauh berbeda dengan apa yang mereka rasakan selama masa kepemimpinan Anne. Persoalan administrasi yang tak kunjung selesai, keterlambatan pembayaran kepada kontraktor dan penyedia layanan yang berdampak pada kelancaran proyek publik, hingga berbagai polemik seputar pengelolaan anggaran daerah yang mulai muncul ke permukaan, semuanya menjadi bahan percakapan hangat di antara warga.
Masalah-masalah ini tidak hanya menjadi topik obrolan di kalangan elit atau akademisi, tetapi juga meresap ke dalam kehidupan sehari-hari rakyat biasa, yang mulai merasakan akibat langsung dari ketidakstabilan tersebut, baik dalam bentuk layanan publik yang menurun maupun ketidakpastian yang mengelilingi berbagai program pembangunan.
Di warung kopi yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat, diskusi tentang kondisi pemerintahan saat ini tidak selalu berbentuk analisis rumit yang penuh dengan istilah-istilah politik atau ekonomi. Kalimat-kalimat yang terlontar seringkali sangat sederhana, bahkan hanya berupa satu kalimat pendek yang sarat dengan makna: “Dulu mah henteu kieu.”
Kalimat itu berasal dari bahasa daerah yang menggambarkan bahwa kondisi sekarang jauh berbeda dengan masa lalu, ketika segala sesuatunya terasa lebih teratur, lebih terkontrol, dan lebih memberikan keamanan bagi masyarakat.
Kalimat pendek itu, namun penuh dengan makna politik yang dalam. Ia mencerminkan pengalaman kolektif masyarakat tentang bagaimana sebuah pemerintahan seharusnya berjalan. Kerinduan publik terhadap seorang pemimpin yang sudah tidak lagi berkuasa sebenarnya bukan soal kagum terhadap figur individu itu sendiri.
Ia lahir dari pengalaman bersama tentang rasa tertib dan keandalan dalam pemerintahan, ketika setiap langkah yang diambil oleh pemerintah memiliki dasar yang jelas, ketika aturan diterapkan secara konsisten bagi semua pihak, dan ketika masyarakat merasa bahwa mereka bisa mempercayai sistem yang ada.
Ketika sistem terasa berjalan rapi dan lancar, masyarakat mungkin tidak akan memujinya setiap hari atau mencatat setiap keberhasilan dengan detail. Mereka hanya akan menjalani hidup mereka dengan tenang, menikmati manfaat dari pemerintahan yang berfungsi dengan baik.
Tetapi ketika sistem mulai terasa goyah, ketika ketidakadilan dan ketidakpastian mulai merajalela, ingatan terhadap masa stabil itu muncul dengan sendirinya, menjadi titik tolak untuk mengevaluasi apa yang sedang terjadi hari ini.
Dalam sains politik, ada sebuah gagasan sederhana namun mendalam yang seringkali terlupakan: pemerintahan yang baik sering kali terasa “biasa saja”. Tidak gaduh, tidak penuh dengan drama politik yang menggeliat, tidak selalu berada di sorotan media.
Ia hanya beroperasi dengan tenang, memastikan bahwa layanan publik tersedia bagi siapa pun yang membutuhkannya, bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan bersama, dan bahwa setiap warga negara diperlakukan dengan adil.
Sebaliknya, pemerintahan yang bermasalah hampir selalu terasa secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dalam bentuk keluhan yang tak berkesudahan, layanan yang tidak terjangkau, atau ketidakadilan yang dirasakan oleh banyak pihak.
Purwakarta hari ini tampaknya sedang memasuki fase refleksi yang penting dalam sejarah politik daerahnya. Masyarakat tidak lagi melihat masa lalu sebagai sesuatu yang harus dilupakan atau hanya menjadi cerita untuk diceritakan kepada generasi muda.
Sebaliknya, sebagian masyarakat mulai melihat masa kepemimpinan Anne Ratna Mustika bukan lagi sekadar periode politik yang telah lewat dan tidak relevan, tetapi sebagai tolok ukur yang berharga tentang bagaimana tata kelola pemerintahan seharusnya dijalankan, dengan prinsip-prinsip yang jelas, dengan integritas yang tidak tergoyahkan, dan dengan fokus utama pada kepentingan masyarakat luas.
Ironinya, penilaian seperti ini terhadap sebuah pemerintahan hampir selalu datang terlambat. Dalam dunia politik yang penuh dengan persaingan dan perebutan kekuasaan, stabilitas dan kebaikan pemerintahan seringkali baru dihargai setelah ia hilang dari genggaman masyarakat.
Ketika semua yang ada adalah masalah dan kekacauan, baru kemudian orang menyadari betapa berharganya masa ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Masyarakat mulai menyadari bahwa kebaikan pemerintahan tidak selalu terlihat dalam bentuk proyek-proyek besar yang mencolok, tetapi dalam ketenangan dan keamanan yang diberikan kepada setiap warga negara.
Sejarah daerah selalu bergerak seperti eksperimen sosial yang panjang dan terus berlanjut. Pemimpin datang dan pergi sesuai dengan putaran mekanisme politik, kebijakan berganti sesuai dengan kepentingan dan visi masing-masing kepemimpinan, tetapi masyarakat selalu menyimpan memori kolektifnya sendiri.
Memori tentang bagaimana mereka diperlakukan, bagaimana sistem bekerja untuk mereka, dan bagaimana kehidupan mereka berjalan selama masa pemerintahan tertentu. Memori itu tidak pernah hilang sepenuhnya; ia hanya tertidur dalam kedalaman hati nurani masyarakat, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali.
Dan di Purwakarta saat ini, memori itu mulai menyebut satu nama lagi dengan suara yang semakin jelas: Anne Ratna Mustika. Suara yang bukan merupakan panggilan untuk kembali ke masa lalu, tetapi sebuah pengingat tentang nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap pemerintahan yang menginginkan kesejahteraan bagi rakyatnya.*
Yuslipar
Penulis adalah Koordinator Forum Komunikasi Jurnalis Purwakarta (Fokus JP).
