PRABUMULIH, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kota Prabumulih menyampaikan Nota Pengantar Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-XXXII Masa Persidangan ke-III DPRD Kota Prabumulih, Rabu (23/9/2026).
Rapat paripurna dibuka oleh Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, didampingi Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom., M.M., serta dihadiri Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si., Wakil Ketua I H. Aryono, S.T., Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom, Sekretaris Daerah H. Elman, S.T., M.M., para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Lurah, serta Kepala Desa se-Kota Prabumulih.
Dalam penyampaian Nota Pengantar tersebut, Wali Kota H. Arlan menjelaskan bahwa penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja, sekaligus diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Prabumulih.“Pemerintah Kota Prabumulih telah berupaya semaksimal mungkin menyusun program kerja tahunan dengan memperhitungkan sumber pendapatan dan kebutuhan belanja daerah,” ujar H. Arlan.
Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp982,87 miliar, sementara total belanja daerah mencapai sekitar Rp1,147 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp159,71 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
Adapun belanja daerah terdiri atas belanja operasional sekitar Rp984,43 miliar, belanja modal Rp94,64 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp62,97 miliar.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp159,71 miliar, yang antara lain bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan nihil.
H. Arlan menegaskan, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
