KOTA MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID- Perselisihan terkait berakhirnya masa sewa sebuah rumah toko (ruko) di Kompleks Ruko E9 Nomor 5, Jalan Danau Toba, Sawojajar, Kota Malang, kembali memanas. Kedatangan tim kuasa hukum pemilik ruko dari Leo & Associates Law Firm untuk menyampaikan pemberitahuan dan menindaklanjuti pengosongan bangunan justru berujung pada perdebatan antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Situasi yang semula berlangsung kondusif dan diwarnai komunikasi baik tersebut kemudian berkembang menjadi adu argumentasi. Melihat kondisi semakin memanas, jajaran Polresta Malang Kota melalui Polsek Kedungkandang dengan sigap mendatangi lokasi untuk menengahi persoalan serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Agung Shahputra WK, S.H., selaku salah satu kuasa hukum Herry Wiyono, menjelaskan bahwa kedatangan pihaknya ke lokasi merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti persoalan berakhirnya hubungan sewa-menyewa antara kliennya dengan oknum Advodkat berinisial (RT).
Menurut Agung, masa sewa ruko tersebut telah berakhir pada 31 Oktober 2026. Sebelumnya, pihak pemilik melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat pemberitahuan tertanggal 10 Juli 2026 dengan Nomor 76/VII/LA-LO/2026 mengenai tidak diperpanjangnya masa sewa sekaligus permintaan pengosongan bangunan.
“Pada prinsipnya, kami datang untuk menindaklanjuti pemberitahuan yang sebelumnya sudah disampaikan kepada pihak penyewa. Masa sewanya telah berakhir pada 31 Oktober 2026 dan pemilik telah menyatakan tidak memperpanjang hubungan sewa tersebut,” jelas Agung, Rabu (11/10/2026).
Ia menerangkan, hubungan sewa-menyewa tersebut telah berlangsung sejak November 2022 dan tercatat melalui tiga periode pembayaran. Periode pertama berlangsung hingga 31 Oktober 2023 dengan nilai Rp27.185.000, periode kedua hingga 31 Oktober 2025 senilai Rp50.100.000, dan periode ketiga mulai 1 November 2025 hingga 31 Oktober 2026 senilai Rp31.415.000.
Agung menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan sewa-menyewa, termasuk sejumlah keberatan yang sebelumnya disampaikan pihak penyewa melalui somasi.
Pihak pemilik, lanjutnya, telah memberikan tanggapan melalui kuasa hukum. Karena itu, pihaknya berharap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme hukum yang semestinya, bukan melalui tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Di tengah meningkatnya ketegangan di lokasi, kehadiran aparat kepolisian menjadi langkah penting untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Setelah melakukan penengahan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati untuk melanjutkan pembahasan melalui pertemuan lanjutan di Polsek Kedungkandang pada hari berikutnya.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi yang lebih objektif untuk mempertemukan kepentingan masing-masing pihak sekaligus mencari penyelesaian atas persoalan yang masih diperselisihkan.
Agung menyampaikan bahwa pihaknya menghormati langkah kepolisian dalam menjaga ketertiban dan membuka ruang penyelesaian melalui komunikasi antarpihak.
Wartawan Jalankan Fungsi Konfirmasi, Justru Mendapat Sebutan Wartawan Bayaran
Di sisi lain, peristiwa tersebut juga menyisakan catatan tersendiri bagi kerja jurnalistik di lapangan.
Ketika sejumlah awak media melakukan konfirmasi kepada kedua belah pihak guna memperoleh informasi yang berimbang, beberapa wartawan mengaku mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari oknum Advodkat berinisial MRA (salah satu pihak yang menempati objek bangunan tersebut)
Dalam proses konfirmasi itu, muncul pernyataan yang menyebut wartawan sebagai “wartawan bayaran”.
Pernyataan tersebut tentu menjadi perhatian karena kehadiran awak media di lokasi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik, yakni mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Konfirmasi kepada kedua belah pihak bukanlah bentuk keberpihakan kepada salah satu pihak, melainkan bagian mendasar dari upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diamanatkan Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 1 KEJ menegaskan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Sementara Pasal 3 menegaskan kewajiban wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.
Dengan demikian, meminta klarifikasi kepada pihak yang bersengketa merupakan praktik profesional yang justru harus dihormati, bukan serta-merta dimaknai sebagai keberpihakan atau kepentingan tertentu.
Perselisihan sewa-menyewa ruko di Sawojajar ini pada dasarnya merupakan persoalan hukum dan hubungan keperdataan yang perlu diselesaikan berdasarkan bukti, kesepakatan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua belah pihak memiliki hak untuk menyampaikan argumentasi dan mempertahankan kepentingan hukumnya. Namun, penyelesaian yang mengedepankan dialog, keterbukaan, dan penghormatan terhadap proses hukum menjadi langkah yang lebih konstruktif.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pemberitahuan dan keterangan pihak kuasa hukum pemilik ruko serta informasi kejadian di lapangan. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi RT maupun pihak yang menempati bangunan untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, dan informasi pembanding demi memenuhi prinsip keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Perkembangan hasil pertemuan lanjutan di Polsek Kedungkandang juga menjadi bagian penting yang perlu diikuti agar penyelesaian sengketa ini dapat diketahui publik secara utuh dan proporsional.
