PELAIHARI(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID – Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas dan kurikulum. Ia adalah fondasi arah pembangunan daerah. Bagi Ketua Komisi II DPRD Tala, H Agus Prasetya, persoalan anak tidak sekolah menjadi alarm keras yang tak bisa diabaikan.
Dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Disdikbud Tala), Senin (23/2) siang, terungkap fakta mencemaskan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lebih dari 6.000 anak di Kabupaten Tanah Laut tercatat tidak bersekolah.
Angka tersebut mencakup anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah (drop out), hingga mereka yang telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan. Yang paling mengkhawatirkan, sekitar 2.000 anak di antaranya sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan. “Ini yang menjadi perhatian serius kami,” ujar Kepala Disdikbud Tala, Myrza Fazrina.
Forum yang menjadi bagian dari penyempurnaan rancangan rencana kerja tahun 2027 itu dipimpin langsung Myrza dan turut menghadirkan H Agus Prasetya, serta pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tanah Laut. Hadir pula unsur SKPD, Ketua Dewan Pendidikan Tala H Noor Ifansyah yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Tala, TP PKK, pegiat pendidikan, pelajar, hingga insan pers.
Di hadapan forum, H Agus Prasetya B (APB) menambahkan, dari total sekitar 55 ribu siswa jenjang PAUD, SD, dan SMP di Tala, angka anak tidak sekolah mendekati 10 persen.
Bagi DPRD, angka itu bukan sekadar rasio statistik. Ia menjadi indikator adanya celah dalam sistem pendidikan yang harus segera ditutup. DPRD pun mendorong seluruh SKPD terkait untuk terlibat aktif mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan.
Langkah bersama, menurutnya, menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Tanah Laut dalam menyiapkan generasi yang unggul dan berdaya saing. Politisi Partai Golkar Tala itu menegaskan DPRD akan memberi dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pasalnya, hanya melalui sumber daya manusia unggul, akselerasi pembangunan dapat diwujudkan.
Sebagai tindak lanjut, Disdikbud Tala bersama Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Dukcapil, dan Dinas Sosial sepakat membentuk kelompok kerja (pokja). Tim ini akan melakukan penyisiran lapangan untuk memverifikasi dan memvalidasi data anak tidak sekolah.
Langkah tersebut dinilai krusial agar intervensi kebijakan tepat sasaran, sekaligus memastikan tidak ada anak yang tercecer dari sistem pendidikan. Validitas data menjadi fondasi, sebab tanpa data yang akurat, kebijakan rawan meleset.
Forum juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tala tahun 2025 yang berada di angka 8,2 dan menempati peringkat kedelapan di Kalimantan Selatan. Disdikbud menilai peningkatan IPM tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi lintas sektor, termasuk pembaruan data administrasi kependudukan oleh Dukcapil dan sinergi dengan Kementerian Agama.
Melalui forum lintas perangkat daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap penyempurnaan rencana kerja 2027 tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata. Ia diharapkan menjadi peta jalan konkret dalam membangun sumber daya manusia yang lebih unggul dan berdaya saing. Sebab di balik angka 6.000 itu, tersimpan masa depan yang menunggu untuk diselamatkan—dan pendidikan tetap menjadi fondasi utama arah pembangunan daerah.(suarapancasila.id-foto:ist/IT)
