JAKARTA,SUARAPANCASILA,id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan dukungan infrastruktur digital saat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan dukungan itu mulai dari layanan telekomunikasi, penyediaan akses internet, data center, hingga jaminan layanan logistik.
Budi mengatakan, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Kominfo telah melakukan pengukuran Quality of Service (QoS) atau kualitas layanan telekomunikasi.
Pengukuran QoS dilakukan di 514 kabupaten, kota, dan titik strategis lainnya.
Dia bilang, hal ini dilakukan untuk memonitor kualitas layanan broadband agar penghitungan suara tidak mengalami gangguan sinyal.
Kominfo juga akan berkoordinasi dengan penyelenggara layanan telekomunikasi yang digunakan KPU dan Bawaslu.
“Apabila diperlukan, Bawaslu dapat mengajukan permohonan penambahan kapasitas,” ujar Budi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI, dikutip dari siaran pers, Kamis (30/11/2023).
“Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika telah berkoordinasi dengan PT Telkom terkait kesiapan mendukung Pemilu 2024,” lanjutnya.
Budi kemudian mengatakan Kominfomenyediakan dukungan pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang bisa digunakan beragam aplikasi.
Salah satunya Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Sietik) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Secara khusus kami telah mengalokasikan 38 Ghz VCPU (Virtual Central Processing Unit), 84 Gb memory, 5.99 Tb storage untuk dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Budi.
Lalu, Kominfo juga memberikan dukungan akses internet di 14.351 lokasi layanan publik di seluruh indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil.
Dukungan akses internet ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk diseminasi informasi mengenai Pemilu Damai.
Untuk kebutuhan logistik, Kementerian Kominfo memberikan dukungan penyediaan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota serta 49,20 persen dari 7320 kelurahan memiliki titik layanan pos
Jaringan pos juga disebut telah mencakup 100 persen kelurahan di indonesia.
Beberapa penyelenggara pos juga ditunjuk sebagai distributor logistik melalui mekanisme tender dan e-catalog, salah satunya adalah PT Pos Indonesia.
Budi menyatakan PT Pos Indonesia telah melakukan beberapa persiapan untuk mendukung Pemilu.
Salah satunya dengan pembentukan satuan tugas pelaksana distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu, sembari menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
“Sebagai vendor distribusi, PT Pos menggunakan Aplikasi Silog KPU untuk memastikan teknis operasional sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPU,” kata Budi.
Sumber : Tribunnews.com
