TANAH LAUT (KALSEL), SUARAPANCASILA.ID – Bupati Tanah Laut (Tala), H. Rahmat Trianto, dengan penuh percaya diri menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Tala. Dengan nada optimis, ia mengungkapkan bahwa mayoritas indikator kinerja menunjukkan hasil sangat memuaskan.
Namun, apakah angka-angka tersebut benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan?
Indikator yang “Sangat Memuaskan”.
Dalam paparannya, Bupati Rahmat menyebut bahwa dari 27 indikator kinerja utama, sebanyak 19 indikator mencapai lebih dari 90 persen, yang dikategorikan sebagai sangat memuaskan. Dua indikator lainnya tergolong sangat baik dengan capaian 80 persen, sementara satu indikator masuk kategori cukup dengan kisaran 40-50 persen.
Namun, ada tiga indikator yang hingga kini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:
1. Indeks Pembangunan Gender
2. Indeks Pembangunan Kebudayaan
3. Nilai Pengawasan Kearsipan Daerah
Angka-angka ini tentu menarik, tetapi pertanyaan pentingnya: apakah indikator yang belum dirilis akan memperkuat klaim keberhasilan atau justru membuka celah kritik?
LKPJ di Masa Transisi, Evaluasi atau Formalitas?
Bupati Rahmat menegaskan bahwa LKPJ 2024 adalah LKPJ masa transisi, mengingat dalam periode tersebut Tala hanya dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati, lantaran belum ada kepala daerah definitif untuk masa jabatan 2025-2030.
Namun, apakah transisi ini hanya sebatas pergantian jabatan, atau juga membawa dampak nyata bagi masyarakat? Jika capaian kinerja yang dipaparkan benar-benar “sangat memuaskan”, apakah publik di lapangan juga merasakan kepuasan yang sama?
RPJMD 2025-2029: Janji Baru, Harapan Baru?
Selain menyampaikan LKPJ, Bupati Rahmat juga memaparkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029). RPJMD ini akan menjadi acuan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut selama lima tahun ke depan.
Namun, perlu diingat, angka-angka di atas kertas tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan. Masyarakat tentu menunggu, apakah “sangat memuaskan” ini sekadar label dalam laporan atau benar-benar bisa dirasakan dalam keseharian mereka?
Kini, pertanyaannya: apakah angka-angka ini cukup untuk menjawab keresahan warga, atau justru perlu dikaji lebih dalam? (Diskominfostasantala)
