KOTA BANJAR (JABAR), SUARAPANCASILA.ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Banjar gelar aksi hari anti korupsi sedunia di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Gedung Sekretariat Daerah (SETDA) Kota Banjar Senin 9 Desember 2024.
Dalam aksinya, mereka meminta pejabat Pemkot dan DPRD Kota Banjar menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi. Aksi ini juga dilakukan untuk menyoroti korupsi kian marak di Indonesia yang menjadi isu yang belum pernah ada habisnya termasuk di Wilayah Kota Banjar. Kordinator aksi Roufurohim mengatakan, “Korupsi kini menjadi masalah yang sangat serius yang sangat mengencam masyarakat kecil integritas kesejahteraan nya, dan bukan hanya tingkat pusat ataupun provinsi saja di kota Banjar sendiri pun, kami melihat sudah ada beberapa kasus yang melibatkan penjabat publik yang dari mulai pengadaan hingga perizinan. Melalui aksinya mahasiswa meminta keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran DPRD. Termasuk penggunaan dana reses dan anggaran operasional dewan, “Ucapnya.
Tahun 2024 ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menganani kasus korupsi kurang lebih 100 kasus korupsi. ini menjadi bukti lemahnya transparansi pengawalan anggaran dan pengelolaan dana publik faktor utama yang membuka celah penyalahgunaan kewenangan.
Mahasiswa mendesak Pemerintah kota Banjar meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Termasuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan lainnya.
“Aksi yang berjalan Damai ini dengan tema pentingnya peran generasi muda untuk ikut memberantasi korupsi dan lebih peduli dengan isu yang selalu ada terjadi ikut membantu dan ikut berperan aktif khusus nya di Kota Banjar untuk terus menjaga kesejahteraan nya, Sementara terkait dugaan penyelewengan anggaran tunjangan rumah dinas dan transportasi pada Sekretariat DPRD Banjar, mahasiswa juga akan mengawal hal itu juga akan kita tuntut. Namun, kita akan melihat setelah aksi ini respon dari pemerintah kota juga seperti apa. Jadi sementara ini, kami mengetes kepada pemerintah kota dan DPRD, di mana responsif mereka terhadap aksi ini, “Ungkapnya.
Korupsi di Indonesia yang begitu semakin mengkhawatirkan ini, Transparency International Indonesia mencatat bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023 stagnan di angka 34, dengan peringkat Indonesia merosot dari 110 ke 115, “Harus ada menunjukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemberantasan korupsi, termasuk reformasi lembaga penegak hukum, “katanya.
PMII Kota Banjar menekankan bahwa harus bersama-sama, kita bisa mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi khususnya di Kota Banjar.
“Kami berharap pemerintah dapat lebih serius dan tegas dalam memberantas korupsi, serta mendorong generasi muda untuk terus berperan aktif dalam menjaga masa depan bangsa yang lebih bersih dan adil,” tutup Roufurohim.
Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdan Kalyubi mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi dari para mahasiswa. Selain itu, pihaknya juga mendukung mahasiswa yang telah melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan Kota Banjar saat ini.
Menurutnya, sebagai lembaga legislatif DPRD, tentu bersepakat dengan apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa. Dan akan menjadikan sebagai motivasi dan kekuatan dalam menjalankan fungsi legislasi.
“Terima kasih kepada mahasiswa yang telah memberikan motivasi, agar kami selalu menjalankan fungsi pengawasan. Dan ini tentu harus dilakukan secara bersama-sama,” katanya.
Terpisah, Plh Walikota Banjar Soni Harison, mengatakan, atas nama pemerintahan, pihaknya bersepakat dengan poin-poin yang massa aksi demo di peringatan Hakordia sampaikan.
Sebab, poin-poin tersebut mengingatkan kepada pemerintah, bahwa korupsi harus dijauhi dan dihindari dan harus dilawan.
“Melalui Hari Anti Korupsi ini, menjadikan energi bagi kami untuk selalu mengedepankan transparansi tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, tidak mengenal KKN dan itu akan selalu kami ke depankan, “tegasnya.
Penulis Teja Nugraha.
