BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Beragam persoalan masyarakat menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil II, Natasha Devianti, S.IP., M.M. dalam Reses Masa Sidang II Tahun 2026.
Reses yang berlangsung di Cafe Baresta, Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, Selasa (25/8/2026), menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, pendidikan dan beasiswa hingga pelayanan kesehatan.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus ranting dan anak ranting PDI Perjuangan dari wilayah Dapil II, yang mencakup Kecamatan Balen, Kapas, Sukosewu dan Sumberrejo.
Natasha menjelaskan, reses sengaja dilaksanakan secara bergiliran di sejumlah kecamatan agar masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi tanpa harus menempuh jarak yang jauh.
“Reses masa sidang II ini memang saya gilir di tiap kecamatan. Tujuannya supaya jenengan tidak terlalu jauh dan lebih mudah menyampaikan aspirasi,” kata Natasha.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kemiskinan dan akses pendidikan, terutama terkait program beasiswa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Natasha mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan mengenai program tersebut. Ia menilai pemahaman masyarakat terhadap data kesejahteraan atau desil menjadi hal penting karena berkaitan dengan penentuan penerima bantuan.
Menurutnya, warga yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat perlu melakukan pemutakhiran data. Masyarakat dapat mengajukan penyesuaian melalui Dinas Sosial agar data yang digunakan pemerintah mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Kalau datanya tidak sesuai, bisa diurus melalui Dinas Sosial agar dilakukan penyesuaian sesuai kondisi sebenarnya,” jelasnya.
Selain sektor pendidikan dan kesejahteraan, Natasha juga menaruh perhatian terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.
Ia menilai perkembangan kebutuhan masyarakat harus diimbangi dengan kapasitas pelayanan yang memadai. Jika jumlah pasien meningkat, kebutuhan penambahan kapasitas dapat menjadi bahan evaluasi serta pembahasan bersama pemerintah daerah melalui mekanisme penganggaran.
Namun demikian, Natasha menegaskan bahwa peningkatan fasilitas harus dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan.
“Pasien datang dari rumah dengan kondisi dan pikiran yang tidak karuan, sehingga harus dilayani dengan baik dan ramah,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti sesuai fungsi dan kewenangan DPRD.
“Karena mitra kami ada di pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, apa yang terjadi di lapangan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kami,” pungkas Natasha.
Melalui reses tersebut, Natasha berharap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah daerah sekaligus memperoleh solusi melalui kebijakan yang tepat sasaran.
