Suara Fathimah Azzahra dan Generasi yang Menolak Diam

Di tengah semakin beratnya beban hidup masyarakat, muncul suara yang mengingatkan kembali fungsi dasar negara: melayani rakyat. Suara itu datang dari Fathimah Azzahra, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus Wakil Ketua BEM UI periode 2026.

Di tengah meningkatnya skeptisisme publik terhadap gerakan mahasiswa, Fathimah hadir dengan pendekatan yang berbeda. Ia tidak mengandalkan retorika yang meledak-ledak atau slogan kosong. Kritik yang disampaikannya dibangun di atas data, fakta lapangan, dan argumentasi yang sistematis.

Karena itu, ketika sejumlah pernyataannya viral dan mendapat perhatian luas dari masyarakat, yang sebenarnya menarik bukan sekadar keberaniannya berbicara. Yang lebih penting adalah substansi yang ia bawa, tentang jarak antara kebijakan dan realitas yang dihadapi rakyat sehari-hari.

Ketika Fathimah mengatakan:

“Anak sekolah itu butuh akses, bukan cuma makanan gratis. Banyak anak di daerah terpencil yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan jembatan rusak atau perahu seadanya hanya demi bisa sampai ke sekolah.”

Ia sedang mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada angka-angka program. Negara tidak cukup hanya menghitung berapa banyak anggaran yang dikeluarkan, tetapi harus memastikan apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.

Perspektif tersebut relevan dengan kondisi yang kerap dirasakan publik saat ini. Di berbagai daerah, masyarakat masih berhadapan dengan jalan rusak, fasilitas pendidikan yang terbatas, pelayanan publik yang lambat, hingga infrastruktur yang belum memadai.

Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai the weight of the system. Ketika beban yang seharusnya ditanggung oleh sistem perlahan dipindahkan ke pundak rakyat.

Negara dibentuk untuk meringankan beban masyarakat. Pajak dipungut untuk membiayai pelayanan publik. Anggaran disusun agar kebutuhan warga terpenuhi. Aparatur digaji agar pelayanan berjalan efektif.

Namun ketika jalan rusak membuat anak kesulitan sekolah, ketika pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau ketika kebijakan gagal menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, maka rakyatlah yang akhirnya menanggung konsekuensinya.

Sebagai mahasiswa kedokteran, Fathimah menggunakan analogi yang menarik untuk menjelaskan persoalan tersebut.

“Persoalan yang dihadapi bangsa saat ini seperti penyakit. Penyakit itu harus ditangani secara tegas dari akarnya agar tidak semakin memburuk dan meluas ke mana-mana.”

Dalam dunia medis, gejala memang bisa diringankan. Namun penyakit tidak akan sembuh jika penyebab utamanya tidak diobati.

Demikian pula dalam tata kelola pemerintahan. Persoalan pendidikan tidak selesai hanya dengan bantuan sesaat. Persoalan kemiskinan tidak cukup diatasi dengan kebijakan yang bersifat jangka pendek. Persoalan pelayanan publik tidak akan selesai jika akar masalah birokrasi tidak dibenahi.

Karena itu, kritik yang disampaikan Fathimah bukan sekadar kritik terhadap satu program atau satu kebijakan tertentu. Ia sedang mengingatkan bahwa pemerintah harus berani menyelesaikan sumber masalah, bukan hanya mengelola dampaknya.

Dalam forum yang sama, ia juga melontarkan pertanyaan yang kemudian ramai diperbincangkan publik:

“Siapa sebenarnya yang paling kenyang dengan program Makan Bergizi Gratis ini?”

Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, pertanyaan tersebut sejatinya merupakan dorongan agar transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan publik.

Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu.

Sebab tanpa kritik, kekuasaan kehilangan cermin. Tanpa kritik, kebijakan kehilangan evaluasi. Dan tanpa kritik, pemerintah berisiko semakin jauh dari realitas yang dihadapi masyarakat.

Fathimah juga menyoroti bagaimana kritik sering kali direspons.

“Ketika menghadapi kritik di podium, presiden menjadikannya bahan bercandaan dan tidak menunjukkan rasa hormat. Orang-orang yang memberikan kritik justru dikesampingkan dan disebut sebagai antek-antek asing.”

Pernyataan tersebut menyentuh persoalan yang lebih luas daripada sekadar perbedaan pendapat. Ia berbicara tentang kualitas demokrasi, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, dan pentingnya kritik sebagai bagian dari mekanisme perbaikan negara.

Pada akhirnya, pernyataan penutup Fathimah menjadi refleksi yang sangat kuat tentang apa yang sebenarnya diinginkan rakyat.

“Saya ingin menyampaikan bahwa ketika rakyat mengalami kesusahan, ketika orang tua mengalami anaknya tidak bisa sekolah. Yang ingin ia dengar itu bukan kita sudah menghabiskan 100 triliun untuk pendidikan, kita sudah mendiskusikan ini diruang rapat, bukan itu yang rakyat ingin dengar. Ketika mengalami hal-hal seperti itu yang rakyat ingin adalah anaknya bisa sekolah. Dan, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah.”

Kalimat tersebut sesungguhnya merangkum esensi dari pelayanan publik.

Rakyat tidak hidup dari laporan kinerja.

Rakyat hidup dari hasil kebijakan.

Mereka tidak membutuhkan angka yang besar jika persoalan dasarnya belum terselesaikan.

Mereka membutuhkan sekolah yang bisa diakses, jalan yang layak dilalui, pelayanan yang cepat, dan negara yang hadir ketika dibutuhkan.

Karena ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukanlah seberapa banyak anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar beban rakyat yang berhasil diringankan.

“Menurut kami, menurut generasi kami, pemerintah seharusnya bukan sibuk menuduh seseorang antek-antek asing, bukan sibuk klarifikasi sana sini atas isu-isu yang seharusnya bisa mereka cegah sehingga tidak menimbulkan kericuhan.”

Dan ketika seorang mahasiswa mampu mengingatkan hal sederhana itu kepada para pemegang kekuasaan, mungkin yang perlu dievaluasi bukan keberanian mahasiswanya, melainkan kepekaan sistem yang seharusnya melayani rakyat.