JAKARTA, SUARAPANCASILA.ID — Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, didampingi oleh jajaran pejabat Pemerintah Kota Prabumulih, menghadiri kegiatan Kick-Off Meeting dan Expose Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi Birokrasi (RB) di Command Center Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta (03/11/2025).
Turut mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, serta Kepala Bagian Perekonomian.
Kedatangan rombongan Pemerintah Kota Prabumulih disambut langsung oleh Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Bapak Kamarrudin, Ak., M.Sc., beserta jajaran.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pemaparan dan asistensi terkait peningkatan sinergi rencana strategis antarperangkat daerah, baik secara vertikal maupun horizontal, serta penyempurnaan pohon kinerja Pemerintah Kota dan perangkat daerah agar selaras dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB.
Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya Pemerintah Kota Prabumulih untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Melalui asistensi dan pembinaan dari Kementerian PANRB ini, kami berharap Nilai SAKIP dan RB Kota Prabumulih dapat semakin meningkat. Hal ini bukan sekadar soal penilaian, tetapi bagaimana seluruh perangkat daerah mampu bekerja secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih produktif, profesional.
