TOMOHON (SULUT) SUARAPANCASILA.ID-Diminta agar pemerintah Kota Tomohon bertindak netral dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketua Tim Kampanye Pasangan nomor urut 1 Miky Wenur-Cherly Mantiri, yang didukung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PSI, Piet HK Pungus SPd, menyampaikan hal ini.
Ini terkait dengan kasus yang sedang berlangsung yang melibatkan sejumlah ASN dan pejabat di Pemkot Tomohon yang dianggap tidak netral dalam Pilkada. Jika mereka terbukti tidak netral, semoga itu hanya tindakan orang rendah, bukan arahan atasan yang terorganisir. Sebagai masyarakat, kita melakukan pengawasan partisipatif walaupun ada Bawaslu. Dengan didampingi Sekretaris Tim Audy J Kalangi dari STP, Pungus mengatakan kepada wartawan pada hari Sabtu (2/11/2024) bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan proses pemilihan.
Selain itu, Pungus mengingatkan Pemkot Tomohon untuk mempertimbangkan undang-undang yang dilarang menjelang pemilihan, seperti memberikan bantuan yang menguntungkan salah satu calon dan merugikan calon lainnya.
‘’Semuanya sudah diatur. Jangan membuat gerakan-gerakan yang tidak diperbolehkan,’’ kata Pungus.
Pungus menyatakan bahwa penyebaran Bantuan Sosial (Bansos) adalah salah satu kemungkinan yang mungkin terjadi menjelang Pilkada. “Ya, pembagian bansos secara masif kepada masyarakat bisa terjadi.” Selain itu, ada calon yang menjabat sebagai petahana. Ini harus diwaspadai oleh masyarakat dan pengawas pemilu. Pungus menyatakan bahwa mereka bekerja sama untuk memastikan bahwa demokrasi dan aturan tetap terjaga.
Beras menumpuk di beberapa kantor kelurahan. Tidak diketahui pasti kapan dan apakah itu akan dikirim. Johnny Orah SH, seorang praktisi hukum, menyarankan pemerintah Kota Tomohon untuk menghindari tindakan yang menguntungkan calon tertentu menjelang Pilkada karena hal itu menimbulkan risiko hukum.(Jody Sampelan)
