SAWAHLUNTO (SUMBAR), SUARAPANCASILA. ID –Peningkatan pembangunan infrastruktur serta pelayanan perempuan dan anak penting untuk menjadi fokus pemikiran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Begitu pengakuan Idrayeni, SE dalam diskusi ‘NGOPI’ (Ngomong-Pintar) dan wawancara khusus dengan wartawan Suara Pancasila.id, Minggu (11/08/2024) sehari sebelum dilantik menjadi anggota Legislatif di DPRD Kota Sawahlunto mewakili suara masyarakat melalui Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Sawahlunto, Kecamatan Barangin.
Idrayeni yang berparas lembut keibuan sebelumnya adalah Ketua DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Sawahlunto dan juga menjabat sebagai Ketua Perempuan Demokrat kota Sawahlunto termasuk Ekonom Profesional Penggerak Masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perdagangan lokal.
Bersama 19 orang legislator lain yang dilantik Senin (12/08/2024), Idrayeni akan tampil beda. Idrayeni akan berada digarda paling depan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat serta perlindungan bagi kaum perempuan dan anak. “Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan perlindungan hukum bagi kaum perempuan dan anak, merupakan visi dan misi yang fokus diperjuangankan, kata Idrayeni bersemangat.
Karena dengan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, ulas Idrayeni yang akrab dipanggil ‘Bu Id’ ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program pertanian yang mencakup pertanian gabah & holtikultural, perkebunan, perikanan, peternakan dan perdagangan lokal akan lebih baik.
Pembangunan infrastruktur jalan ke pusat-pusat produksi pertanian akan memberikan dampak yang sangat positif dalam percepatan pencerahan ekonomi masyarakat.
Masih dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat, Idrayeni menuturkan, masyarakat kita sangat awam menerima perubahan dan pembaruan.
Misalnya, kata Idrayeni, UMKM dan perdagangan lokal sudah tiap hari dilakukan masyarakat, tapi karena penamaan yang kurang dimengerti masyarakat, istilah UMKM (Usaha Menengah Kecil Masyarakat) pun jadi kendala juga.
Idrayeni mengungkapkan, dulu ada program Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Kalau Bumdes ini dikelola dengan baik, seluruh potensi desa bisa digali dan diangkat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Semua potensi desa boleh dikelola oleh Bumdes, termasuk usaha yang dikelola Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dengan memberlakukan sistim kerjasama, kolaborasi dan koordinasi antara Pokdarwis dan Bumdes.
Tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, perlu pemikiran semua pihak. Isu tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak merupakan isu nasional bahkan internasional.
Maknanya, imbuh Idrayeni, perempuan dan anak mesti mendapatkan porsi yang sama dalam pemikiran dan program pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif ke depannya.
