BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Polres Brebes mengungkap dua perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Malaysia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam proses perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran.
Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar menyampaikan pengungkapan dua perkara itu dalam konferensi pers di Mapolres Brebes, Jumat (20/11/2026).
Dalam perkara pertama, polisi mengamankan seorang berinisial A.F. di Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. A.F. diduga memiliki keterkaitan dengan perekrutan korban berinisial E.S. yang diberangkatkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia.
Sementara dalam perkara kedua, penyidik mengamankan tiga orang berinisial R., A.R., dan W. Ketiganya diduga terlibat dalam perekrutan dan penempatan korban berinisial S.
R. diamankan di Kecamatan Larangan, A.R. di Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, sedangkan W. ditangkap di wilayah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Penangkapan A.R. dan W. dilakukan oleh dua tim berbeda. Tim pertama mengamankan W. sekitar pukul 03.00 WIB di Cikarang Barat. Tim kedua menangkap A.R. sekitar pukul 09.00 WIB di Kecamatan Songgom.
Ketiga orang dalam perkara kedua selanjutnya dibawa ke Satreskrim Polres Brebes untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Pada perkara pertama, barang bukti yang diamankan meliputi fotokopi paspor korban, telepon genggam Realme C2, rekening koran BCA, serta data paspor dan perlintasan dari pihak imigrasi.
Adapun dalam perkara kedua, penyidik mengamankan paspor korban dan tiket pesawat AirAsia.
Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar menjelaskan, salah satu modus yang ditemukan adalah menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses keberangkatan cepat.
Namun, dalam pelaksanaannya, para korban justru diduga mengalami kondisi kerja yang berbeda dari janji awal, mulai dari pembatasan komunikasi, keterlambatan pembayaran gaji, hingga tekanan pekerjaan.
Atas kedua perkara tersebut, penyidik mempersangkakan pihak-pihak yang diamankan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan/atau ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain penegakan hukum, Polres Brebes juga mengintensifkan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan itu menyasar sejumlah desa, pondok pesantren, perusahaan, dan lembaga di wilayah Kabupaten Brebes.
Materi sosialisasi meliputi bahaya TPPO, modus perekrutan tenaga kerja ilegal, serta risiko eksploitasi pekerja migran.
Ali Akbar mengimbau masyarakat agar memastikan proses bekerja ke luar negeri dilakukan melalui jalur resmi.
“Kami imbau kepada masyarakat pastikan proses bekerja ke luar negeri dilakukan melalui jalur resmi, dilengkapi dokumen yang sah, serta memiliki kontrak kerja yang jelas legal dan sesuai prosedur,” terangnya.
Polres Brebes menyatakan akan terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah perekrutan dan penempatan PMI secara ilegal serta menindak praktik perdagangan orang.











