BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Konsolidasi Persatuan Pekerja Acara Seni (PPAS) Kabupaten Brebes menjadi panggung perlawanan moral terhadap degradasi profesi seni. Puluhan perwakilan pengurus kabupaten dan koordinator dari 17 kecamatan hadir di Meeting Room YRRIS Brebes, menyatakan sikap menolak keras susunan baru Dewan Kesenian Kabupaten Brebes (DKB) yang menempatkan anggota DPRD aktif sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara.
Puluhan perwakilan PPAS Brebes beranggapan Dewan Kesenian Kabupaten Brebes kini ditunggangi kepentingan politik. Susunan baru yang menempatkan anggota DPRD aktif sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dianggap mencederai marwah lembaga yang seharusnya menjadi rumah gagasan dan ruang kebudayaan.
Kegelisahan itu disuarakan lantang dalam forum konsolidasi, ketika puluhan perwakilan PPAS berdiri berjejer dan membacakan pernyataan sikap bersama, menandai kesatuan suara yang jarang terlihat dalam forum seni daerah.
“Kami pelaku seni se-kabupaten Brebes memohon kepada Bupati Brebes agar pengangkatan pengurus Dewan Kesenian sesuai aturan dan bersih dari partai politik dan atau dari dewan (DPRD) aktif. Pengurus Dewan Kesenian harus dari orang seni, pelaku seni dan praktisi seni,” tegas PPAS dalam pernyataan resmi.
Pernyataan serentak ini memperkuat pesan bahwa legitimasi kepemimpinan kesenian hanya sah bila lahir dari mekanisme musyawarah resmi melalui Tim Formatur sebagaimana diatur dalam AD/ART. Sikap tersebut sekaligus menegaskan bahwa Dewan Kesenian adalah rumah gagasan, ruang kolaborasi, dan wadah pengabdian budaya, bukan arena perebutan kepentingan.
Sikap PPAS muncul di tengah proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Brebes, termasuk posisi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dinilai strategis karena berperan langsung dalam pengembangan seni dan budaya daerah.
Ketua Pengurus Nasional PPAS, Anom Panuluh, menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar siapa yang duduk di kursi pimpinan, melainkan kaburnya batas antara politik, birokrasi, dan kebudayaan.
“Puluhan perwakilan yang hadir hari ini menunjukkan satu suara, kami menuntut Dewan Kesenian harus dijalankan oleh insan seni sendiri. Tidak boleh ada kompromi dengan kepentingan politik. Ini bukan sekadar aspirasi, ini adalah tuntutan marwah,” tegas Anom.
Menurutnya, bila Dewan Kesenian dipimpin oleh figur politik, maka legitimasi moral lembaga akan runtuh dan kepercayaan publik terhadap kesenian akan terkikis.
“Seni adalah cermin kejujuran. Bila kepemimpinan lahir dari jalan yang tidak sahih, legitimasi moralnya akan goyah. Dewan Kesenian harus dipimpin oleh insan seni, bukan oleh mereka yang membawa kepentingan politik,” ujarnya.
Sekretaris DPN PPAS, Deden Sulaeman, menambahkan bahwa konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan aturan organisasi.
“Kami ingin Dewan Kesenian berdiri di atas kejujuran dan aturan. Bila fondasi rapuh karena kepentingan politik, maka seni akan kehilangan arah,” katanya.
Forum secara bulat menyepakati penolakan terhadap keterlibatan anggota DPRD dan unsur partai politik dalam struktur Dewan Kesenian. Penolakan ini bukan sikap antipolitik, melainkan upaya menjaga batas etis antara ruang kekuasaan dan ruang kebudayaan.
Mereka mendesak Bupati Brebes untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) atau melakukan pengukuhan terhadap kepengurusan Dewan Kesenian yang dibentuk dengan menabrak aturan, mengabaikan prinsip partisipatif, dan didominasi oleh anggota DPRD.
PPAS menegaskan bahwa Dewan Kesenian harus bersifat independen, profesional, dan representatif, melibatkan pelaku seni lintas disiplin, lintas generasi, dan lintas wilayah.
Pemerintah daerah dan DPRD seharusnya berperan sebagai fasilitator, pelindung, dan penyedia kebijakan pendukung, bukan sebagai pengendali struktural.
Dialog terbuka dan evaluasi menyeluruh dipandang sebagai jalan paling bijak untuk menyelamatkan marwah Dewan Kesenian dan keberlanjutan ekosistem seni Brebes.
Anom Panuluh menutup konsolidasi dengan nada tajam penuh empati. Menurutnya, dengan sikap kolektif ini, PPAS Brebes mengirim pesan jelas bahwa politik tidak boleh mencampuri ruang kesenian.
“Kami berdiri bersama, serentak, untuk menegakkan marwah kesenian Brebes. Dewan Kesenian adalah milik seniman, bukan alat politik,” pungkasnya.
