Baturaja – Suarapancasila.id – 29 November 2025 – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja kembali menyelenggarakan kegiatan akademik berupa kuliah diskusi online bertema “Digitalisasi Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan yang Transparan dan Efisien”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Sabtu, 29 November 2025, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber nasional, Dr. Hj. Ratu Tenny Leriva, M.M, Anggota DPD/MPR RI Komite III. Diskusi dipandu oleh Alya Rohma, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja, sebagai moderator. Sementara itu, sambutan sekaligus pengantar kegiatan disampaikan oleh Eva Susanti, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja.
Kuliah diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam pemaparannya, narasumber menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi modern yang menuntut perubahan pola pikir birokrasi agar lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dr. Hj. Ratu Tenny Leriva, M.M. menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan fondasi penting dalam reformasi birokrasi modern. Transformasi digital tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan cara berpikir birokrasi agar lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Digitalisasi memberikan manfaat besar bagi kebijakan publik. Melalui penggunaan data terintegrasi, kebijakan pemerintah dapat disusun secara lebih tepat sasaran, khususnya dalam penyaluran bantuan dan subsidi. Selain itu, sistem digital memungkinkan pemerintah memperoleh data secara real-time sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi.
Digitalisasi juga memperkuat koordinasi antar lembaga. Platform digital mendorong kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Secara nasional, perkembangan transformasi digital menunjukkan tren positif. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional meningkat dari 3,09 pada tahun 2023 menjadi 3,12 pada tahun 2025 dengan kategori “Baik”. Pada tingkat global, Indonesia juga naik 13 peringkat ke posisi 64 dari 193 negara dalam UN E-Government Survey 2024, mencerminkan pengakuan internasional terhadap kemajuan tata kelola pemerintahan digital.
Di tingkat daerah, Provinsi Sumatera Selatan menjadi contoh keberhasilan penerapan SPBE. Pada semester kedua tahun 2023, Sumatera Selatan tercatat sebagai satu-satunya provinsi di Pulau Sumatera yang mencapai 100 persen pemerintahan daerah berbasis digital. Pemanfaatan aplikasi Srikandi dan tanda tangan elektronik mendukung layanan publik tanpa batas jarak dan waktu.
Transformasi digital pemerintahan berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Keberhasilan transformasi ini ditopang oleh regulasi yang adaptif, infrastruktur digital yang memadai, kompetensi sumber daya manusia aparatur, budaya birokrasi yang kolaboratif, serta partisipasi aktif masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja berharap mahasiswa dapat memahami pentingnya transformasi digital dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
