Rakerda Apdesi Sumsel Bahas Pengalokasian Minimal 20 Persen Anggaran Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan

Palembang (Sumsel), Suara Pancasila.id – Dalam rapat kerja daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sumatera Selatan membahas pengalokasian minimal 20 persen anggaran dana desa untuk ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kemandirian desa dan mendukung program pemerintah makan bergizi gratis.

Hal itu merujuk pada peraturan menteri yakni (Permendes) yang terbaru yakni nomor 2 tahun 2025 yang menjelaskan soal ketahanan pangan.
” Agenda Rakerda tahun ini berkomunikasi berkoordinasi dengan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang dikaitkan kembali dengan tugas pokok masing-masinh untuk ketahanan pangan dalam anggaran dana desa yang diamanahkan minimal 20 persen, “ucap Rahmad Noviar Kepala Dinas PMD Muara Enim usai membuka Rakerda Apdesi Sumsel yang diselenggarakan di Hotel Serasan Sekundang Muara Enim.

Bacaan Lainnya

Dalam penyampaiannya Rahmad Noviar menekankan dalam melaksanakan alokasi anggaran DD untuk ketahanan pangan tersebut dapat berupa penanaman padi dan jagung namun juga bisa menyesuaikan mata pencaharian masyarakat lokal yang ada di tiap masing-masing desa anggota Apdesi.

“Kami pemerintah daerah sangat mendukung, dengan akan memberikan pembinaan agar pengalokasian dapat sesuai, dengan harapan dapat dilaksanakan dengan efekti dan jangan sampai terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran,”tandas Noviar.

Terpisah, Ketua Apdesi Sumsel Mulyanto menyebut alokasi anggaran DD minimal 20 persen untuk ketahanan pangan ini guna pemerintah desa dapat mengambil peran dalam menjalankan program strategis nasional berupa makan bergizi gratis.

“Bahwa dengan adanya ketahanan pangan di desa ini bisa terciptanya desa mandiri segala kebutuhan pangan itu ada di desa, ” Ucapnya.

Menurut Mulyanto sebelum ada Permendes terbaru tersebut, sebetulnya sejumlah anggota Apdesi Sumsel telah menjalankan program ketahanan pangan yang digerakkan melalui BUMDes masing-masing.

“Sebagian desa dari anggota Apdesi Sumsel ini sebetulnya sudah ada yang menuju ke kemandirian desa,”sebutnya.

Menyambung itu, Bambanh Heriyanto Wakil Bendahara Umum DPP Apdesi yang turut hadir menjelaskan terkini pihaknya masih menunggu turunan dari Permendes nomor 2 tahun 2025 .

” Tinggal menunggu juklak dan juknis nya saja agar nanti alokasi minimal 20 persen anggaran dana desa ini tidak salah langkah, “sebutnya.

DPP Apdesi sendiri juga akan melakukan koordinasi dengan Kemenkumham RI guna mempermudah dalam pembentukan BUMDes.

Sebab katanya pengalokasian progam tersebut yang paling efisiensi memerlukan BUMDes dalam pelaksanaannya DPP Apdesi.
” Anggaran ini jangan di main main karena ini iKON dari Program Asta Cita ke 6 Presiden kita, “ucap Bambang

Bambang menyebut dengan adanya pengalokasian khusus ini juga akan menunjang swasembada pangan terkhusus desa yang memiliki sektor pertanian yang telah kuat.

Pos terkait

Settia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *