TANAH LAUT, SUARA PANCASILA.ID – Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto bergerak cepat menginstruksikan rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur TNI, Polri, intelijen daerah, hingga pemerintah desa guna mengusut tuntas dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM).
Surat resmi bernomor 500.5.6.19/252/SETDA/2026 tertanggal 15 Mei 2026 dari Bupati untuk menuntut klarifikasi, penggunaan barcode, serta laporan penyaluran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dalam tiga bulan terakhir.
Ia menegaskan tidak akan menutupi ataupun menoleransi segala bentuk praktik culas yang merugikan hajat hidup orang banyak di pesisir Tala.
Hal ini berkaitan dengan dugaan penyelewengan solar subsidi bagi warga pesisir Tanah Laut yang berprofesi sebagai nelayan.“Solar subsidi ini untuk nelayan. Tapi nyatanya, berulang kali disalahgunakan. Saya minta warga ikut mengawasi agar tak terulang lagi,” ujar Bupati Tala dengan nada geram.
Ia juga menegaskan komitmen penuh jajaran pemerintah daerah untuk berdiri pasang badan membela hak-hak para nelayan tradisional di wilayahnya agar dapat bekerja dengan tenang tanpa dihantui kelangkaan BBM buatan.
“Kami berkomitmen berpihak kepada rakyat, khususnya nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari melaut. Solar subsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan,” tegas H. Rahmat Trianto.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut juga langsung memperketat fungsi pengawasan, verifikasi data nelayan, serta pemberian rekomendasi di lapangan demi memastikan aliran solar subsidi tidak lagi melenceng dari jalur resmi.
Kepala DKPP Kabupaten Tanah Laut, M. Kusri, memberikan penjelasan mendalam terkait posisi dan fungsi teknis instansinya dalam rantai tata niaga energi bersubsidi ini.
“DKPP hanya melakukan verifikasi data, memberikan rekomendasi, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk penyaluran BBM subsidi dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas M. Kusri.
Kendati demikian, M. Kusri memastikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal proses evaluasi ini agar keadilan distribusi benar-benar dirasakan oleh nelayan yang berhak.
“DKPP tidak terlibat langsung dalam penyaluran BBM subsidi, namun kami memastikan seluruh prosesnya tetap sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” tambahnya. Melalui ketegasan kepala daerah dan investigasi lintas sektoral ini, Pemkab Tala berharap seluruh pihak dapat mengedepankan hukum, transparansi, serta komunikasi yang sehat.
Langkah tegas ini dinilai krusial demi melindungi nasib ribuan nelayan dan menjaga roda perekonomian sektor perikanan di Tanah Laut tetap berputar stabil.
